Venomena.id – Masa aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menggelar aksi protes di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Rabu 13 September 2023.
Aksi para mahasiswa ini mengkritisi adanya dugaan ketidakjelasan dana hibah pada periode 2021-2022 dan tidak transparan proses pemilihan Ketua dan komisioner KPAD Kota Bekasi periode 2023-2028.
Massa mendesak Walikota Kota Bekasi untuk mengevaluasi SK KPAD 2023-2028, diduga Tim Pansel tidak independen dan tidak patuh terhadap Perwal 28A Tahun 2018 tentang Administrasi Calon Ketua KPAD.
Tidak hanya itu, massa juga mendesak KPAD untuk membuka ke publik dana hibah periode 2021-2022. Dimana dana tersebut harus dipertanggung jawabkan.
“Terindikasi adanya dugaan bagi-bagi kue dalam prosesi Dana Hibah tersebut,” ujar Fauzi, salah satu orator dalam aksinya.
Masa juga meminta kepada Tim Pansel untuk transparansi terkait prosesi pemilihan KPAD Kota Bekasi Tahun 2023-2028.
“Terdapat dugaan dana hibah ratusan juta yang masuk ke KPAD Kota Bekasi dan tidak ada transparansi dari internal KPAD untuk apa dana hibah tersebut digunakan,” imbuhnya.
Keberadaan Tim Pansel, oleh mahasiswa agar bertanggung jawab atas kecacatan dalam administrasi dan menuntut Walikota Bekasi untuk mengevaluasi SK KPAD 2023-2028.
“ini suatu bentuk kekecewaan kami terhadap KPAD yang seharusnya menjadi lembaga yang membentuk generasi yang lebih baik, namun didalam pemilihannya dapat kecacatan dan dugaan lainnya” ujar orator lainnya Tiar.
(rdk/rdk)
