Venomena.id – Semula banyak yang pesimis terkait wacana pencabutan moratorium penempatan PMI domestik ke kawasan negara-negara Timur Tengah karena pesanan.
Setelah hampir delapan tahun Pemerintah Indonesia menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke negara Timur Tengah, kini pemerintah menyatakan akan mencabut kebijakan tersebut.
Terkait kondisi ini, jurnalis dari Venomena.id berkesempatan berbincang-bincang dengan Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan di kantornya kawasan Tebet Barat Dalam, Jakarta Selatan.
Aznil Tan kini menjadi sosok yang kian dikenal sebagai pelopor Aksi Cabut Moratorium dan Tolak SPSK Monopoli. Aktivis 98 ini sekarang menekuni dunia ketenagakerjaan migran Indonesia.
Berikut hasil wawancara langsung jurnalis Venomena.id dengan Aznil Tan.
Venomena.id : Apa tanggapan anda setelah pemerintah mengumumkan resmi mencabut moratorium pelarangan penempatan PMI ke Timur Tengah dan penempatan PMI ke Arab Saudi dibuka secara umum?
Aznil Tan : Itu hal yang semestinya dilakukan pemerintah. Pertama, tidak ada hak negara ini melarang orang bekerja. Kedua, pemerintah tidak boleh berpihak kepada satu asosiasi untuk memonopoli penempatan. Bila dua hal itu masih dipertahankan, pemerintah sama mencari penyakit dan meninggalkan legacy buruk.
Venomena.id : Kenapa belum ada juga diterbitkan pencabutan moratorium tersebut dan dibukanya penempatan PMI ke negara-negara kawasan Timur Tengah, sementara dijanjikan Presiden akan selesai dalam dua minggu?
Aznil Tan : Kalau kajiannya sudah selesai dua minggu yang lalu. Draftingnya sudah final. Buat sementara, semua pihak sudah terima sistem tata kelola baru ke Timur Tengah ini, meski nanti ada pembenahan-pembenahan agar lebih efektif dan praktis lagi. Ini masih nunggu Instruksi Presiden agar seragam di setiap daerah. Sebenarnya, kami mempertanyakan juga, kenapa belum start juga? Mereka (pemerintah) memang lemot cara kerjanya. Rakyat butuh makan malah pake lama segala.
Venomena.id : Bagaimana anda dan teman-teman kena prank Kemnaker?
Aznil Tan : Ngga lah, ngga mungkin itu ! Negara itu bukan dibentuk untuk mem-prank rakyatnya. Itu bisa kacau. Bisa berbahaya pemerintah melakukan itu.
Venomena.id : Apa langkah Migrant Watch jika penempatan Timur Tengah sudah dibuka?
Aznil Tan : Setelah dibuka, kita perkuat perlindungan PMI. Terutama bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan menimpa PMI di negara penempatan. Titik inilah selama ini lemah dilakukan. Kasus-kasus ketenagakerjaan seperti gaji lambat dibayar, waktu kerja diluar batas, pekerjaan terlalu berat dan tidak sesuai kontrak, kondisi kerja kurang layak dan sebagainya harus ditangani sesegera mungkin dengan melakukan mediasi agar ditemukan solusinya.
Selama ini, kasus seperti ini tidak ditangani dengan baik. PMI tidak ada tempat mengadu.Jika mengadu ke perusahaan cenderung disalahkan.Maka Migrant Watch akan hadir memperkuat penanganan PMI terhadap kasus-kasus ketenagakerjaan antara PMI dengan majikan ataupun dengan sarikahnya. Kedepan pemerintah cukup all out dalam penanganan PMI tersandung kasus hukum dan eskalasi persoalannya sudah kategori berat. Untuk kasus ketenagakerjaan diselesaikan dulu secara mediasi.
Venomena.id: Bagaimana persoalan dari hulu menimpa PMI, apakah Migrant Watch akan hadir juga?
Aznil Tan: Persoalan sebelum bekerja, Migrant Watch akan pantau juga perekrutan dan kompetensi PMI. Dengan sistem komputer yang dibuat pemerintah sekarang, sulit pelaku penempatan berniat jahat atau merekrut calon PMI asal-asalan.
Kuncinya, jika sistemnya mudah, praktis dan cepat maka tidak ada alasan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) untuk melakukan penempatan PMI secara Ilegal dan perekrutan ugal-ugalan.
Venomena.id: Apa harapan anda pada PMI?
Aznil Tan: Dunia PMI ini sesungguhnya bisa dibuat semua everybody happy. PMI untung, majikan untung, P3MI untung, pemerintah untung dan negara pun untung. Maka optimalisasi penempatan PMI harus dilakukan untuk menggerakkan bonus demografi agar produktif.
Bodoh bila kita tidak manfaatkan peluang kerja luar negeri ini, meski pekerja domestik. Karena 65 persen lebih, penduduk Indonesia tamatan SMP kebawah yang butuh lapangan pekerjaan.
