Venomena.id – Kepala Dispenda Kota Bekasi Asep Gunawan mengatakan bahwa potensi piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memang sampai satu triliyun rupiah, namun data tersebut masih harus di lakukan ferifikasi dan validasi. Caranya dengan melakukan tinjauan lapangan terkait kondisi kepemilikan lahan oleh wajib pajak.
“Yang jelas piutang PBB itu dulu datanya dari KP PBB, data tersebut masih banyak yang harus di ferfiikasi dan validasi. Jadi yang satu triliyun baru potensinya aja, jadi belum tentu kebenaranya begitu, itu aja. Baru asumsi, misalnya dalam satu titik ada yang doubel anclah, ni tanah udah di jual, sudah di pecah induknya masih ada pecahannya ada salah satu ibaratnya begitu,” ungkap Asep Gunawan usai Apel Pagi di Halaman Pemkot Bekasi, Senin 29 Juli 2024.
Dirinya menjelaskan bahwa harus ada validasi lapangan di setiap Kelurahan yang di lakukan oleh masing masing Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD), atau bahkan di pihak ketigakan.
“Langkahnya harus ada verifikasi dan validasi harus ada pendataan yang door to door dari tiap Kelurahan,apakah nanti di pihak ketigakan atau aparatur lapangan kita untuk mendata betul – betul masih ada ngga tanahnya,” tambah Asep.
Dirinya khawatir jika data piutang PBB berbeda dengan kondisi di lapangan.Namun meski begitu dirinya enggan mengatakan bahwa temuan yang ada salah.
“Jangan-jangan tanah Pemda ikut ke data, kan tanah Pemda nga ada PBB nya. Bukan salah datanya yang dari Ketua DPRD, tapi harus di validasi, piutangnya betul satu triliyun tapi harus di validasi,” jelasnya.
Sementara terkait rencana kenaikan PAD tahun ini sampai lima triliyun, Asep Gunawan mengatakan bahwa masih dalam tapan diupayakan.Salah satu langkahnya dengan kordinasi dan komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di berikan tugas tambahan memungut pajak dan retribusi.
“Kita usaha untuk genjot PAD, kita lakukan kordinasi dan komunikasi dengan OPD yang ada tugas tambahan pungut pajak atau retribusi. Hari ini evaluasi Bappenda. Target sudah diatas yang di tetapkan. Tapi saya tidak puas,ingin lebih lagi karena di akhir tahun saya pengin pajak dan retribusi tercapai lebih dari tahun kemarin. Saat ini sudah diatas 53 persen dua minggu lalu, ” klaim Asep.
“Target BPHTB, pajak daerah, dan retribusi dan belum ada laporan keseluruhan, nanti kita sampaikan sampai minggu terahir. Tapi kita ingin naik dari tahun lalu,” ucapnya lagi.
Asep mengatakan akan memberikan hadiah dan sanksi kepada OPD penghasil di setiap pekanya. Bahkan jika ada yang belum tercapai tahapan targetnya akan di hukum dengan cara di pisahkan posisinya pada saat Apel pagi.
“Kita persiapkan reward dan punishis men, OPD yang belum target akan di bariskan di depan. Begitu juga dispenda akan ada perwakilan yang di hukum, tapi alhamdulillah sudah diatas 50 persen dari masing – masing UPTD pendapatan,” katanya.
Sementara Sekda Kota Bekasi Junaedi mengatakan pihaknya optimis target PAD tahun ini akan tercapai. Terkait piutang PBB dirinya meminta agar Dispenda melakukan penagihan-penagihan ke Wajib Pajak (WP).
“Kita optimis jangan pesimis kalo itu ada aturan dan regulasinya. Kalo memang ada piutang kita tetep lakukan penagihan – penagihan.Itu kan kewajiban ranah bappenda untuk melakukan langkah dan cara seperti apa?,” ungkap Junaedi.
Sekda menambahkan bahwa target PAD tahun ini sebanyak 3,2 Triliyun namun dirinya belum mendapatkan laporan secara rinci terkait capaian saat ini.
“Kalo sekarang target 3,2 T , kalo ada target lima Triliyun ya kita dukung. Bagaimana dengan catatan tim kita bekerja tentunya semua Pemkot dan Dewan sama – sama duduk bareng jangan hanya mengatakan. Bagaimana kita melakukan tim kita harus kerja. Kita berharap nanti PAD Kota Bekasi jadi tiga besar se-Jabar. setiap minggu kita evaluasi, “pungkas Sekda.
Sebelumnya Ketua DPRD Kota Bekasi Syaifudaullah mengatakan bahwa Dispenda Kota Bekasi harus maksimal dalam penagihan piutang PBB yang saat ini angkanya mencapai satu Triliyun rupiah.
” Harusnya maksimal dalam kinerjanya, apalagi piutang PPB mencapai satu Triliyun,” ungkap Syaifudaullah pada para wartawan.
(rdk/rdk)
