Venomena.id – Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad jadi korban bully oleh sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi saat menghadiri rapat paripurna mengenai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) 53 dan 54, Rabu 31 Juli 2024.
Berondongan intrupsi dari para wakil rakyat ditujukan ke sosok Pj Wali Kota Raden Gani terkait persoalan carut marut PROSES Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2024.
Sejumlah anggota DPRD yang berondong interupsi diantaranya Anggota Komisi IV Evi Mafriningsianti (PAN), anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi (PKS), dan Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Faisal (Golkar).
Dalam kesempatannya, Anggota Komisi IV Evi Mafriningsianti menilai sosok Pj Wali Kota Bekasi tidak pro terhadap rakyat lantaran banyak lulusan SD yang tidak bisa masuk SMP Negeri.
“Mohon sekali ini menjadi perhatian agar kebijakan Pemerintah Pro Rakyat Kecil, kita ketahui daya tampung yang hanya sangat terbatas 30 persen ini harus benar benar mengakomodir para anak anak didik yang tidak mampu dan ini mohon untuk kebijakan PPDB Online harus pro rakyat. Dikarenakan jumlah lulusan tingkat SD ke SMP yang terdapat sebanyak 44 ribu tidak sebanding dengan daya tampung siswa yang hanya mencapai 13.600 atau sekitar 30 persen,” ujarnya lantang.
Sementara, anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi menyatakan animo masyarakat Kota Bekasi sangat tinggi untuk memasukan anak nya kedalam sekolah negeri. Terlebih Sardi menegaskan saat ini Uu Saeful Mikdar sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
“Tahun lalu jumlah Rombongan Belajar (Rombel) ada 9, akan tetapi kenapa tahun ini hanya 7 rombel. Yang memang masyarakat Kota Bekasi sangat besar antusias nya untuk memasukan anak nya ke sekolah negeri,” ungkapnya.
Selain itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Faisal merasa kecewa dengan sikap yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad mengenai kondisi pendidikan di Kota Bekasi.
“Sebelumnya saya sudah menjelaskan kondisi pendidikan kepada Pj Wali Kota, namun sampai saat ini dirinya tidak menanggapi. Dan terbukti hari ini kebijakan nya jauh dari yang kami (DPRD) harapkan. Terlebih banyak masyarakat tidak mampu dipaksa untuk memasukan anak nya ke sekolah swasta,” ucapnya.
(rdk/rdk)
