Venomena.id – Organisasi Kepemudaan Pemuda Demokrat mengkritik salah satu Paslon Pilwalkot Bekasi Heri Koswara yang menjanjikan akan membangun Sekolah Luar Biasa (SLB) di tiap kecamatan.
Yudha, Aktivis Pemuda Demokrat menilai bahwa jika membuat sekolah luar biasa di tiap Kecamatan saat ini belum terlalu di butuhkan oleh masyarakat, tanpa mengesampingkan siswa berkebutuhan khusus.
“Yang di butuhkan saat ini adalah penambahan sekolah negri baik Sekolah Menengah Pertama Negri (SMPN) maupun Sekolah Menengah Atas Negri (SMAN) . Setiap tahun terjadi gejolak pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), hal ini karena kurangnya sarana pendidikan di setiap Kelurahan khususnya SMPN dan SMAN,” jelas Yuda pada Venomena.id, Rabu 23 Oktober 2024.
Lanjut Yuda, saat ini Dinas Pendidikan baru mampu menyerap lulusan SD/MI untuk bersekolah di SMPN sekitar 30,5 persen dari jumlah lulusan. Jika masing – masing Kelurahan di bangun dua sekolah SMPN maka serapannya bisa mencapai 60 persen dari jumlah lulusan SD/MI.
Dan 40 persennya dapat di serap di sekolah swasta, tentunya agar pihak swasta yang notabenya berbisnis di dunia pendidikan juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
“Kalo kita lihat Pak Heri itu harus paham dulu kebutuhan Warga. SLB itu dibawah Provinsi, selain saat ini ada aturan jika setiap SMPN juga harus mengakomodir siswa berkebutuhan khusus (Inklusi), yang di butuhkan masing-masing guru harus di tambah kemampuan agar dapat mengajar siswa /siswi inklusi ini,” beber Yuda lagi.
Perlu diketahui, tiap tahun carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) , karena serapan SMPN hanya 30,5 persen dari jumlah lulusan. Memaksimalkan pembangunan SMPN di tiap kelurahan jika saat ini ada 6 lagi Kelurahan yang belum punya SMPN. Satu kelurahan minimal ada dua SMPN, kalo ini terjadi serapanya sampai 60 dari jumlah lulusan.
“40 persennya biasanya yang orang tuanya mampu biar dapat di garap oleh swasta.Ini dapat memacu swasta agar bisa bersaing. Ingat kalo sekolah Negri kebutuhan masyarakat dan swasta adalah pilihan.Jangan di balik -balik .Tingkatkan mitu di swasta karena mereka bisnis,” ujarnya lagi.
Tak hanya terkait SLB, Yuda juga menyorot isu kedua yang di mainkan oleh Calon Walikota Heri Koswara adalah terkait dengan anggaran RW sampai 500 juta. Menurut Yuda, jika di jumlah di Kota Bekasi sekitar 1.900 an RW dan total anggaran akan mencapai 800 an milyar atau sekitar 10 persen dari APBD. Kemudian jika ini nantinya berbentuk hibah maka hibah ada aturannya.
“Hibah itu ada ketentuannya, dan hibah itu rawan bocor, bagaimana nanti SPJ nya, perencanaannya, dan jelas ini akan mengurangi anggaran /operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” pungkas Yuda.
Yuda menilai, hibah 500 juta per RW tidak masuk logika, artinya Heri tidak memahami terkait anggaran. Pendapatan Kota Bekasi jika di tilik sekitar 6,5 trilyun itu di dapat dari APBN sekitar 4 trilyun.
Jika di hitung anggaran RW 500 juta sudah 10 persen dari APBD atau sama dengan anggaran kesehatan, jika saat ini ada ketentuan anggaran Pendidikan 26 persen dari APBD, belum kita liat gaji TKK sekitar 13 ribu orang katakanlah 14 persen dari APBD jika gajinya 3,9juta kali 13 ribu.
“Gaji PNS dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tunjangan sekitar 36 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan jangan lupa Blud RSUD sekitar 380 milyar atau 5,6 persen APBD, belum lagi anggaran Puskesmas di tiap kelurahan sekitar 4 persen APBD, kemudian anggaran RSUD Tipe D sekitar 160 milyar atau dua persen APBD, Anggaran di DBMSDA, Perkimtan,Pokir DPRD kemudian ada hibah lain seperti MUI, Parpol, FKUB, Ormas dan lainya. Dan masih banyak OPD lain yang belum kita masukin. Kira – kira cukup kah APBD kita?,” urainya lagi.
Yuda berharap, agar para calon dalam mengumbar janji harus di kaji lebih jauh dari segi aturan ataupun anggaran yang di miliki oleh Kota Bekasi. Jangan sampai apa yang di sampaikan justru menjadi janji palsu yang membodohi masyarakat.
“Jangan bikin polemik di masyarakat, sekira mau janji jangan yang tinggi – tinggi tar ujungnya hanya bikin janji palsu,” terangnya.
(rdk/rdk)
