Venomena.id – National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi akhirnya angkat bicara merespons video viral serta berbagai tudingan yang menyebut adanya pengusiran, intimidasi, dan penggelapan dana terhadap para atlet disabilitas binaannya.
Melalui keterangan resmi yang disampaikan oleh Humas NPCI Kabupaten Bekasi, Abdur Roup, pihaknya membantah keras adanya tindakan pengusiran. Menurutnya, para atlet yang disebut diusir tersebut sejatinya tidak terpanggil dalam program pembinaan tahun 2025 karena tidak masuk dalam kualifikasi yang ditetapkan.
“Tidak ada pengusiran. Kami sedang dalam masa libur dan belum melakukan pemanggilan resmi. Mereka yang merasa tidak dipanggil, mengambil barangnya dan pulang. Itu bukan diusir,” tegas Abdur Roup, Selasa (17/6).
NPCI menyebutkan bahwa ketidakterpanggilan sejumlah atlet dalam program pembinaan tahun ini murni karena pertimbangan teknis. Beberapa nomor tanding, termasuk untuk cabang tunarungu, tidak lagi dipertandingkan dalam event nasional, sesuai dengan kebijakan dari NPC pusat.
“Ada promosi dan degradasi. Atlet yang nomornya tidak dipertandingkan otomatis tidak bisa dibina lebih lanjut. Itu bukan keputusan sepihak, tapi berdasarkan kebijakan dari tingkat nasional,” imbuhnya.
Dari total 115 atlet binaan, hanya 70 yang dipanggil untuk menjalani pembinaan tahun ini. NPCI menyatakan bahwa tidak adanya event besar di tahun 2025 menjadi alasan utama fokus pembinaan dipersempit ke atlet-atlet yang dianggap potensial untuk bertanding pada 2026.
Isu Honor dan Intimidasi
Terkait isu tunggakan gaji, NPCI membantah tudingan tersebut. Mereka menyebut bahwa sistem pencairan honor dilakukan setiap bulan setelah periode berjalan. Sebagai contoh, honor bulan Mei baru dibayarkan pada bulan Juni, dan begitu seterusnya.
“Bulan ini mereka terima honor untuk Mei. Nanti Juni akan dibayarkan bulan depan. Ini mekanisme rutin, bukan penahanan. Tidak ada hak atlet yang kami abaikan,” tambahnya.
NPCI juga menolak tuduhan intimidasi terhadap atlet yang menyuarakan keluhan. Mereka menantang siapa pun yang menuduh untuk menunjukkan bukti valid berupa chat, rekaman suara, atau dokumen resmi.
“Kami terbuka terhadap kritik. Tapi kalau tuduhan intimidasi, kami minta dibuktikan. Jangan menyebar opini tanpa dasar,” ujar Abdur Roup.
Dialog Bersama DPRD
Sebagai respons atas polemik yang beredar, NPCI juga telah menerima surat undangan klarifikasi dari Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi. Mereka menyambut baik langkah ini dan siap hadir untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
“DPRD itu orang tua kami di daerah. Kami siap menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kami juga berharap ini bisa jadi jalan keluar terbaik,” paparnya.
Klarifikasi untuk Masyarakat
NPCI Kabupaten Bekasi berharap klarifikasi ini bisa mengakhiri kesimpangsiuran informasi dan menenangkan suasana. Mereka menegaskan bahwa keputusan yang diambil sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan pembinaan dan hasil evaluasi teknis, bukan persoalan pribadi atau diskriminatif.
“Tujuan kami jelas, mencetak atlet disabilitas yang berprestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Bekasi. Mari kita dukung bersama, bukan malah menjatuhkan,” pungkasnya.
