Venomena.id – Polemik dugaan pengusiran empat atlet disabilitas dari mes National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi menuai perhatian publik. Tekait hal tersebut DPRD Kabupaten Bekasi lakukan inspeksi mendadak pada Rabu (18/6) ke NPCI.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Jamil, memastikan tidak ada pengusiran atlet dari mes NPCI yang berada di Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani. Ia menyebut kabar yang beredar terjadi karena kesalahpahaman akibat sistem evaluasi rutin yang dijalankan oleh NPCI.
“Kemarin kita lalukan sidak. Ternyata isu pengusiran itu tidak ada. Tidak ada pengusiran. Yang ada adalah proses degradasi, evaluasi terhadap atlet. Itu yang sebenarnya terjadi,” kata Jamil, Kamis (19/6).
Menurut Jamil, atlet yang keluar dari mes bukan karena diusir, melainkan karena tidak lagi masuk dalam daftar atlet aktif usai hasil evaluasi. Hal senada juga disampaikan Humas NPCI Kabupaten Bekasi, Abdur Roup.
“Anggota DPRD telah melakukan inspeksi langsung dan mewawancara para atlet tanpa kita dampingi. Yang terjadi kemarin itu hanya emosi sesaat. Mereka merasa tersinggung karena tidak lagi dipanggil dalam tim utama,” ujar Abdur Roup.
Sebelumnya, beredar video viral yang menunjukkan empat atlet penyandang disabilitas membawa koper dan berdiri di tepi jalan viral di media sosial. Video itu direkam di depan mes atlet di Villa Putra Cakung, Desa Sukaasih. Salah satu atlet yang terlihat dalam video tersebut, Indah Permatasari, mengaku terpaksa keluar dari mes karena namanya tidak tercantum dalam SK pemanggilan latihan.
“Ya terusir kali, jadinya kita bawa barang saja. Dicoret, enggak ada pemanggilan,” kata Indah dalam video yang beredar.
Indah juga menyebut adanya tekanan terhadap atlet yang mencoba mempertanyakan keputusan tersebut.
Dalam sidak yang dilakukan oleh Komisi II DPRD, rombongan juga mengecek langsung fasilitas latihan cabang olahraga seperti bulu tangkis, panahan, dan voli duduk. Setelah itu, audiensi digelar untuk membahas secara terbuka isu-isu yang beredar, termasuk soal transparansi pengelolaan dana hibah.
Hasil sidak beberapa point koreksi muncul, termasuk diantaranya permintaan visitor dokter setiap minggu dan juga ventilasi udara di mess dan tempat latihan agar diperbesar.
“Semua koreksi kita tampung dan pasti kita lakukan, karena itu sudah menjadi kewajiban mematuhi arahan dari orang tua kami, DPRD Kabupaten Bekasi,” tambah Abdur Roup.
DPRD meminta agar komunikasi antara pengurus dan atlet diperbaiki agar tidak ada lagi kesalahpahaman yang berujung pada kegaduhan publik.
Kini, harapan publik mengarah pada perbaikan manajemen pembinaan atlet disabilitas di Kabupaten Bekasi. Semua pihak diingatkan untuk tetap menjunjung tinggi profesionalisme, etika, dan empati terhadap para atlet yang telah berjuang membawa nama daerah di ajang olahraga nasional dan internasional.
