Venomena.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah pusat sebagai upaya mencerdaskan anak bangsa kini jadi buah bibir di Kota Bekasi. Pasalnya, sejumlah orangtua murid terang-terangan menolak anaknya mengonsumsi MBG lantaran dihantui isu keracunan yang marak terjadi di berbagai daerah.
Seorang wali murid berinisial AB, yang anaknya duduk di bangku kelas 1 SD swasta di kawasan Bekasi Timur, mengaku sudah tiga minggu ini melarang putranya menyentuh jatah MBG. “Saya larang dari awal. Biar teman-temannya ngomong apa, tetap saya larang. Lebih baik bawain bekal dari rumah,” ujar AB, Rabu (1/10).
Ia menyebut, bukan hanya dirinya, beberapa orangtua lain juga punya kekhawatiran serupa. Mereka ragu pemerintah akan benar-benar bertanggung jawab bila terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
“Kalau sampai kenapa-kenapa, apa sekolah atau pemerintah mau tanggung jawab? Kan enggak,” ucapnya tegas.
Dinkes Bekasi: Tidak Ada Paksaan, Kami Awasi Ketat
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti Anggraini, menegaskan MBG bukanlah paksaan. Orangtua boleh menolak, namun faktanya mayoritas siswa menunggu-nunggu program ini.
“Pemerintah menjamin keamanan pangan MBG. Kalau ada laporan makanan bermasalah, langsung kami tindak. Misalnya kemarin ada laporan makanan berulat, ternyata ulat itu keluar dari sayur mentah, bukan dari lauknya. Hari berikutnya sudah tidak ditemukan lagi,” jelas Satia, Rabu (1/10).
Ia menambahkan, sampai saat ini baru ada 58 dapur MBG yang beroperasi di Kota Bekasi. Seluruhnya dalam pengawasan lintas instansi, bukan hanya Dinas Kesehatan. “Program ini baru berjalan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga masih belajar. Tapi ke depan akan terus dievaluasi agar kualitasnya makin baik,” ujarnya.
TNI Turun Tangan Awasi Dapur MBG
Tak hanya Dinkes, aparat TNI pun ikut memastikan MBG aman. Komandan Kodim 0507 Bekasi, Letkol Arm Krisrantau Hermawan, menegaskan belum ada kasus keracunan MBG di wilayahnya.
Meski begitu, ia tak mau kecolongan. Setiap kepala SPPG diminta mengecek menu sebelum dibagikan ke siswa. “Harus dibuka, dicek baunya, difoto, lalu dikirim ke kami. Jadi setiap sore saya dapat laporan menu dari semua dapur,” kata Krisrantau.
Selain itu, babinsa di tiap wilayah ikut dikerahkan untuk mengawasi langsung pendistribusian.
KSP Akui: SOP Belum Jalan Maksimal
Sementara diketahui dari level pusat, Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari mengakui masih ada kelemahan. Dari 1.379 SPPG di seluruh Indonesia, baru 413 yang punya SOP keamanan pangan, dan lebih sedikit lagi, 312 SPPG yang benar-benar menjalankannya.
Inilah yang diyakini menjadi salah satu penyebab kasus keracunan MBG masih muncul di sejumlah daerah.
