Venomena.id – Kekecewaan terhadap kebijakan penanganan sampah pemerintah daerah meledak di Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan. Puluhan gerobak berisi sampah rumah tangga sengaja dibuang ke halaman Kantor Kelurahan Kebalen, Senin (29/12) siang. Aksi ini menjadi bentuk protes terbuka para penarik sampah menyusul penutupan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ilegal yang dinilai dilakukan tanpa solusi nyata.
Sedikitnya 20 gerobak sampah ditumpahkan hampir bersamaan di halaman kantor kelurahan. Sampah yang berasal dari permukiman warga itu menumpuk, menebar bau menyengat, dan mengganggu aktivitas pelayanan publik. Ironisnya, kantor pemerintahan yang seharusnya menjadi pusat pelayanan justru berubah menjadi lokasi penampungan sampah dadakan.
Para penarik sampah mengaku terpaksa melakukan aksi tersebut lantaran tidak lagi memiliki tempat membuang sampah setelah TPS liar yang selama ini digunakan ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Penutupan dilakukan langsung oleh Plt Bupati Bekasi bersama camat dan lurah setempat pada Senin (29/12). Namun, hingga keesokan harinya, tidak ada kejelasan lokasi alternatif pembuangan.
“TPS sudah ditutup, kami dilarang buang ke sana. Sampah dari rumah warga terus ada. Kalau tidak dibuang, menumpuk di rumah warga. Kami datang ke kelurahan ini minta solusi,” ujar salah seorang penarik sampah di lokasi.
Ketua Kelompok Masyarakat Pemilah Sampah (KMPS) Kelurahan Kebalen, Syarifudin, membenarkan bahwa aksi tersebut dipicu kebuntuan solusi. Ia menegaskan para penarik sampah sebenarnya telah diarahkan agar tidak lagi membuang ke TPS liar yang disegel. Namun, tanpa lokasi pengganti, para penarik sampah akhirnya memilih mendatangi kantor kelurahan.
“Kemarin TPS ditutup oleh Plt Bupati, camat, dan lurah. Anak-anak mau buang sampah lagi, saya larang karena sudah ditutup. Saya bilang, datang saja ke kelurahan, minta solusinya,” kata Syarifudin, Selasa (30/12).
Masalah kian pelik karena saat para penarik sampah mendatangi kantor kelurahan, lurah tidak berada di tempat. Menurut informasi, lurah tengah menghadiri rapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Ketiadaan pimpinan wilayah ini menambah kekecewaan para penarik sampah yang merasa aspirasinya tak segera direspons.
Syarifudin juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pengelolaan sampah di Kebalen sempat bekerja sama dengan UPTD Dinas Lingkungan Hidup untuk pengangkutan ke TPA Burangkeng. Namun, kerja sama tersebut telah berakhir dan belum diperpanjang. Akibatnya, tidak ada payung operasional yang jelas bagi para penarik sampah.
“Kalau TPS dibuka lagi, kami melanggar aturan. Kalau tidak ada solusi, sampah pasti menumpuk di rumah-rumah warga. Kejadian seperti ini bisa terulang lagi kalau pemerintah tidak segera ambil langkah,” ujarnya.
Sebagai langkah darurat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menurunkan satu unit mobil bak sampah untuk mengangkut tumpukan sampah di halaman kelurahan. Namun solusi ini bersifat sementara dan dinilai jauh dari cukup untuk menjawab persoalan jangka panjang.
Sebelumnya, penutupan TPS liar di Kebalen dilakukan setelah praktik pembuangan sampah ilegal di lokasi tersebut kembali terbongkar dan viral di media sosial. TPS yang berada di dekat bantaran sungai itu diduga mencemari lingkungan dan menjadi salah satu pemicu banjir. Padahal, lokasi tersebut sempat disegel pada 2024, namun kembali beroperasi akibat dibukanya segel oleh oknum.
Humas DLH Kabupaten Bekasi menyatakan penutupan TPS liar merupakan langkah tegas karena operasionalnya tidak berizin dan melanggar aturan lingkungan. Pemerintah daerah mengklaim telah menyiapkan solusi berupa pengangkutan sampah, namun di lapangan mekanisme tersebut belum berjalan efektif.
Hingga Selasa siang, tumpukan sampah masih terlihat di halaman kantor kelurahan. Para penarik gerobak bahkan mengancam akan kembali melakukan aksi serupa jika pemerintah daerah tidak segera menyediakan solusi permanen, termasuk penyiagaan bak sampah dan skema pengangkutan yang jelas.
