Venomena.id – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary mengungkap sejumlah rekomendasi terkait polemik penolakan organda bersama sopir angkutan atas kehadiran Bus Trans Bekasi Keren (Trans Beken), usai di gelar rapat dengan memanggil pihak Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
“Ketika dibuka masa sidang maka kami Komisi II langsung melakukan gerak cepat untuk berkoordinasi memanggil Dishub agar permasalahan terkait dengan kisruh bus Trans Beken ini selesai,” ungkap Latu Har Hary kepada sejumlah awak media, Sabtu 28 Februari 2026.
Sebagai lembaga pengawas, Komisi II akan memastikan bahwa 3 poin yang menjadi kesepakatan bisa dilaksanakan Pemkot Bekasi melalui Dinas Perhubungan.
“Oleh karenanya kami memastikan dan meminta Dinas Perhubungan untuk berkomitmen terhadap perjanjian yang sudah disepakati, sehingga tidak ada lagi kisruh atau hal serupa terulang dengan Organda juga supir angkot,” imbuh Latu.
Rencana subsidi yang akan dianggarkan oleh Pemkot Bekasi sebesar Rp12,6 miliar untuk operasional bus Trans Beken dan Biskita akan kita pantau pelaksanaannya.
Adapun detil subsidi yaitu Rp2,8 miliar subsidi bus Trans Beken untuk pembelian layanan/ Buy The Service (BTS), dan Rp9,8 miliar untuk subsidi Biskita. Komisi II berharap hal serupa juga bisa diterapkan kepada angkutan di Kota Bekasi.
“Kalau ini bisa juga dilakukan kepada angkot atau koasi yang kita punya, maka sesungguhnya ini akan bisa mengoptimalisasi dan mensinergikan transportasi modern yang ada di Kota Bekasi, sehingga terintegrasi semuanya,” paparnya.
Adapun tiga poin tuntutan para supir angkot, pertama adalah penetapan tarif Trans Beken, kedua adalah re-routing atau penyesuaian trayek, ketiga mengenai jam operasional Trans Beken.(adv)
