Venomena.id – Di saat banyak pejabat daerah berlomba menikmati fasilitas jabatan, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memilih jalur berbeda. Ia dengan tegas menolak tunjangan rumah jabatan senilai Rp350 juta per tahun serta menolak pembelian mobil dinas baru. Sebagai gantinya, rumah pribadinya diresmikan sebagai rumah jabatan resmi, sementara mobil pribadi tetap ia gunakan untuk bekerja sehari-hari.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Nomor 0001.10.1/Kep.156-Um/III/2025. Dengan langkah tersebut, anggaran untuk sewa rumah jabatan dan belanja kendaraan dinas otomatis dikembalikan ke kas daerah.
“Pak Wali menjadikan rumah pribadinya sebagai rumah jabatan. Jadi tunjangan perumahan tidak diberikan. Untuk kendaraan dinas, beliau juga pakai mobil pribadi,” jelas Kepala Bagian Umum Setda Kota Bekasi, Imas Asiah, Senin(15/9).
Langkah populis Tri menuai apresiasi luas, terutama di tengah gelombang protes masyarakat terhadap besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Bekasi. Sebagai gambaran, Ketua DPRD menerima tunjangan rumah Rp636 juta per tahun, wakil ketua Rp588 juta, dan anggota Rp552 juta. Angka fantastis itu kerap dipersoalkan publik karena dinilai terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kebutuhan dasar masyarakat Kota Bekasi yang masih banyak menghadapi persoalan kemiskinan dan infrastruktur.
Keputusan Tri Adhianto seakan menjadi antitesis dari gaya hidup mewah pejabat. Ia ingin menunjukkan bahwa pejabat bisa bekerja tanpa harus membebani anggaran daerah dengan fasilitas pribadi.
“Yang beliau tunjukkan sederhana saja, penghematan bisa dimulai dari pemimpin,” ujar Imas menegaskan.
Selain soal rumah dan kendaraan, Tri juga dikabarkan tidak berencana mengajukan tambahan fasilitas lain selama masa jabatannya. Ia menilai anggaran yang ada lebih baik dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.
Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis pemuda menyebut kebijakan itu memberi teladan moral di tengah maraknya isu tunjangan DPRD. “Kalau wali kota saja bisa pakai rumah dan mobil pribadi, kenapa anggota dewan masih harus menghabiskan miliaran rupiah hanya untuk rumah?” kritik salah seorang aktivis.
Langkah Tri juga dinilai punya dampak politik. Sikap hematnya bisa menjadi modal penting untuk membangun citra positif di mata masyarakat, terlebih menjelang tahun politik yang semakin dekat. Tapi Tri tak bergeming.
Seakan menepis tudingan bahwa kebijakannya bermuatan politik. Ia menyebut keputusannya murni untuk meringankan beban keuangan daerah. “Ini bukan pencitraan, tapi soal bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita punya untuk kepentingan bersama,” kata Tri.
Dibalik langkahnya tersebut, masyarakat menaruh harapan agar kebijakan serupa bisa diikuti oleh pejabat lain, paling tidak di Kota Bekasi. Sebab, efisiensi anggaran dianggap sebagai kunci agar pembangunan lebih merata dan bisa dirasakan langsung oleh warga.
