Venomena.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini digadang-gadang sebagai kebijakan unggulan untuk menyehatkan generasi muda, kini justru memicu tanda tanya besar. Fakta mencengangkan terungkap: seluruh 43 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur utama program ini di Kota Bekasi belum satupun mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak yang memastikan makanan diproses dengan standar kebersihan dan keamanan pangan.
Padahal, setiap hari ribuan anak sekolah menggantungkan makan siang mereka dari program MBG. Tanpa sertifikat laik higiene, publik pun khawatir, dapur-dapur ini bisa jadi hanya menunggu waktu untuk memicu kasus keracunan massal, sebagaimana sudah terjadi di sejumlah daerah.
Dinkes Akui Fakta Mengejutkan
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti Anggraini, mengakui hal itu secara terbuka. “Benar, 43 SPPG belum ada yang punya SLHS. Baru lima dapur yang sedang dalam proses pengurusan,” ungkapnya, Selasa (30/9).
Menurutnya, pihaknya sudah menggelar rapat daring dengan seluruh pengelola SPPG agar mereka segera mempercepat proses sertifikasi. “Kita dorong supaya semua segera berlatih, menyiapkan sarana, dan menjalani uji kelayakan agar sertifikatnya bisa segera keluar,” jelas Satia.
SLHS Bukan Kertas Kosong
Lebih lanjut, Satia menegaskan SLHS bukanlah sekadar formalitas. Sertifikat ini mencakup pemeriksaan ketat: mulai dari kualitas bahan pangan, tata cara penyimpanan, kondisi dapur, hingga standar kebersihan para juru masak.
“Kalau syaratnya sudah dipenuhi, kami pasti berikan sertifikatnya. Tapi kalau belum, dapur itu belum bisa dianggap laik. Ini penting untuk memastikan anak-anak kita tidak jadi korban makanan yang tidak aman,” tegasnya.
Masih Menunggu Regulasi Pusat
Meski dorongan sudah gencar dilakukan, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengaku masih tersandera aturan. “Kami masih menunggu regulasi tertulis dari pemerintah pusat sebagai payung hukum. Sambil menunggu, kami fokus mempersiapkan SPPG agar saat waktunya tiba, mereka langsung siap diverifikasi,” kata Satia.
Kondisi ini membuat pelaksanaan program MBG di Kota Bekasi ibarat berjalan di atas tali. Di satu sisi, program harus tetap bergulir karena sudah menjadi janji pemerintah. Di sisi lain, tanpa sertifikat laik higiene, keamanan pangan anak sekolah masih rawan dipertaruhkan.
Instruksi Tegas dari Zulhas
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sudah melayangkan peringatan keras. Menurutnya, SLHS kini wajib hukumnya dimiliki semua dapur MBG.
“Dulu SLHS hanya dianggap syarat administratif. Tapi setelah maraknya kasus keracunan, sekarang hukumnya wajib. Kalau enggak ada, kejadian akan berulang lagi dan lagi,” ujarnya, Minggu (28/9).
Pernyataan Zulhas menjadi alarm keras bagi daerah, termasuk Bekasi, untuk segera merapikan standar dapur MBG agar tak lagi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Suara Publik: Jangan Sampai Ada Korban Lagi
Di lapangan, keresahan warga mulai terasa. Sejumlah orang tua murid mengaku waswas ketika mengetahui dapur MBG tempat anak mereka makan siang ternyata belum bersertifikat.
“Saya pikir semua dapur sudah terjamin higienis. Kalau begini, kok jadi khawatir anak-anak makan di sekolah,” kata Ratna, warga Mustikajaya, saat ditemui usai menjemput anaknya.
Hal senada diungkapkan Dede, warga Bekasi Barat. “Programnya bagus, tapi jangan setengah-setengah. Kalau belum ada sertifikat, berarti keamanan anak-anak belum pasti. Jangan sampai kasus keracunan yang kita dengar di luar kota terjadi di sini,” ujarnya.
Taruhan Besar: Kesehatan Generasi
Kini, beban tanggung jawab bukan hanya ada di pundak dinas kesehatan, tapi juga pemerintah daerah dan pusat. Program MBG yang semestinya jadi kebanggaan bisa berubah jadi bumerang jika aspek higienis diabaikan.
Publik pun mendesak agar sertifikasi dapur MBG segera dipercepat. Sebab, di balik sepiring nasi gratis yang dibagikan setiap hari, ada taruhan besar, kesehatan ribuan anak sekolah, bahkan masa depan generasi Bekasi.
