Venomena.id – Viral video Direktur Utama Perumda PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi tertidur saat rapat penting bersama DPRD tak hanya menimbulkan kritik terhadap pejabat PDAM, tetapi juga memunculkan tanda tanya besar terhadap fungsi pengawasan legislatif.
Dalam video yang ramai dibicarakan itu, sang direktur tampak terlelap beberapa saat selama Rapat Dengar Pendapat terkait penyertaan modal daerah. Alih-alih mengevaluasi atau menegur, sejumlah anggota DPRD justru memberikan pembelaan kepada pejabat tersebut.
Salah satu yang bersuara adalah Sekretaris Pansus 8 DPRD Bekasi dari Fraksi Gerindra, Misbahudin angkat bicara terkait beredarnya video Direktur Utama Perumda Tirta Patriot Ali Imam Faryadi yang dinarasikan tertidur saat rapat ekspose mengenai Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi kepada BUMD Tahun Anggaran 2026 tengah berlangsung.
Menurutnya, saat itu dirinya sebagai Sekretaris Pansus yang memimpin rapat pansus 8 terlebih dahulu dikarenakan Ketua dan Wakil telat hadir karena sedang ada urusan keluarga.
“Jadi tidak benar kalau itu disebut bahwa yang bersangkutan tertidur pada saat rapat resmi sedang berlangsung, melainkan saat break waktu Ashar ketika rapat sedang diskors,” ujar Bang Misbah, Selasa (25/11).
Padahal di dalam video yang beredar terdengar jelas backsound rapat yang tengah berlangsung dan menampakkan peserta lain dengan serius mendengarkan rapat.
Meski demikian Ia membantah kritik publik dan secara aktif menangkis komentar warga di media sosial. Sikap tersebut memicu gelombang reaksi karena dianggap tidak sensitif terhadap situasi, bahkan dinilai seperti “operasi penyelamatan reputasi pejabat yang tertidur”.
Respons ini membuat publik geram karena fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan dinilai melemah. Padahal RDP seharusnya menjadi forum serius untuk menagih pertanggungjawaban terhadap layanan dasar yang setiap hari dirasakan warga.
Tak sedikit yang menilai pembelaan itu sebagai bentuk abai terhadap keluhan pelanggan PDAM. Di berbagai platform, warga mengeluhkan kualitas layanan air yang sering bermasalah.
“Air sering mati, nyala malah keruh. Tapi yang dibela malah pejabatnya,” kritik salah satu warga.
“Harusnya diawasi, bukan dibela,” tulis akun lain.
Peristiwa ini memunculkan desakan agar DPRD menempatkan fungsi kontrol secara lebih tegas, bukan memberikan pembelaan yang justru memperlebar jarak antara lembaga publik dan masyarakat.
Sejumlah pihak mendorong agar insiden tidur saat rapat ini dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap PDAM dan hubungan kerja antara eksekutif legislatif. Publik menilai, dengan kondisi layanan air yang masih jauh dari ideal, rapat resmi seharusnya tak jadi panggung untuk tidur, dan tak pula menjadi ajang pembelaan terhadap kelalaian.
