Venomena.id – Mahasiswa Pemuda Revolusi (MPR) Bekasi, menilai bahwa janji manis Calon Wakil Wali Kota Bekasi Sholihin untuk memberikan intensif kepada tiap ketua RW se Kota Bekasi hanya akan mempermalukan dirinya.
“Saat mendaftar ke KPU, Sholihin dengan semangat di depan para awak media coba mempolitisasi APBD. Tanpa dia sadari justru mempermalukan dirinya sendiri,” kata Koordinator MPR Bekasi, Syahridin dalam pernyataannya, Rabu 4 September 2024.
Menurut Syahridin, jika Rp 2,8 juta per bulan dikalikan 12 bulan maka hasilnya Rp 33.600.000, bukan Rp 25.000.000, khusus untuk setiap Ketua RW.
Sementara untuk Ketua RT, jika Rp 1,6 juta per bulan dikalikan 12 bulan maka hasilnya 19.200.000, bukan Rp 20.000.000.
“Anak SD lebih cerdas dibandingkan dengan Sholihin padahal dia sebagai calon Wakil Wali Kota Bekasi,” tambahnya.
Lebih jauh dikatakan Syahridin, korupsi dan janji palsu terasa begitu melekat pada pencalonan kepala daerah Kota Bekasi 2024. Dua kata itu menjadi jawaban korupsi sudah sangat indentik dengan cara politisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
Syahridin menambahkan, janji politik ini dianggap tidak serius, melihat fenomena kesalahan dalam penghitungan, janji politik dipandang sebatas komoditas atau barang dagangan.
“Demi memikat hati pemilih, tak sedikit janji sesumbar yang diutarakan, bahkan seolah sudah jadi kartu dagangan calon kepala daerah. Kami asumsikan adanya kelebihan pembayaran operasional untuk setiap RW senilai Rp 8.600.000 x 1333 RW = Rp 11.463.800.000 setiap tahun,” bebernya.
“Maka sebagai warga negara, kita wajib mengawal proses Pilkada Kota Bekasi. Kalau sudah bobrok di luar, maka kita harus lawan, sebagai salah satu organisasi pergerakan mahasiswa dan pemuda,” imbuh Syahridin.
Diketahui, Paslon Heri Koswara dan Sholihin sempat mengumbar janji saat mendaftar ke KPU Kota Bekasi bersama calon Wali Kota Bekasi Heri Koswara pada 28 Agustus 2024.
Dalam pidatonya usai mendaftar, Calon wakil Wali Kota Sholihin akan menganggarkan atau memberikan Rp 25 juta per tahun kepada setiap Ketua RW untuk biaya operasional. Sholihin menyebut dengan rincian 2,8 juta per bulan. Begitu juga dengan Ketua RT akan diberikan Rp 20 juta per tahun, dengan rincian Rp 1,6 juta per bulan.
(rdk/rdk)
