V Opini

Penguasa Visioner Pasti Mengharamkan Politik Dinasti dan Nepotisme

409
×

Penguasa Visioner Pasti Mengharamkan Politik Dinasti dan Nepotisme

Sebarkan artikel ini
Direktur Executive Migrant Watch Aznil Tan.

Opini Oleh :

Aztan – Aktivis 98

beriklan bersama kami
berkembang bersama kami

 

Venomena.id – “Jika tidak berkenan, ya jangan dipilih”. Dengan entengnya Gibran menjawab praktik politik dinasti dilakukan oleh bapaknya sebagai Presiden RI merestui pencawapresan dia.

Ini sebagai bukti bahwa mereka orang tidak tahu malu. Negara ini didefinisikan menurut kemauan mereka dan tidak tahu ada nilai-nilai dan norma-norma yang mesti dijaga didalam berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada beberapa faktor kenapa seorang penguasa dianggap tidak bermoral ketika anaknya ikut dalam pesta demokrasi.

Pertama, negara ini dibangun oleh berbagai suku bangsa berjumlah 1.340 dan dihuni oleh penduduk berjumlah 273,8 juta jiwa. Apabila kekuasaan diwariskan kepada anak penguasa akan bisa menimbulkan kecemburuan. Maka timbul kesepakatan tidak tertulis di tengah masyarakat, presiden membuka kesempatan kepada anak bangsa lain.

Baja juga:  Songong Gibran Debat Pilpres Keempat

Ketika suku Jawa yang terus bisa menjadi presiden, sebenarnya sudah menimbulkan kecemburuan pada suku-suku lain sebanyak 1.339. Karena suku Jawa terbanyak maka konsekuensi demokrasi. Cuma berharap ada kelegowoan suku Jawa kedepan mau menyerahkan presiden kepada suku lain.

Nah, sekarang. Ketika ada satu orang dari warga Solo tiba-tiba mewariskan kepada keluarganya. Tindakan itu bisa memicu kecemburuan lebih tinggi lagi.

Makanya politik dinasti ditolak oleh sebagian besar penghuni di bumi nusantara ketika republik ini didirikan.

Kedua, dengan ikut mencapres atau mencawapres anak penguasa akan menimbulkan pesta demokrasi yang tidak berkeadilan. Maka tak aneh, bagi petahana kembali mencalonkan dirinya sebagai Presiden atau Kepala Daerah potensi menangnya sangat besar. 20% suara sudah ditangan.

Presiden berkuasa secara otomatis menguasai segala sarana prasarana dan sumber daya aparatur yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Hal ini membuat kecemburuan pada pencawapresan/pencawapresan seorang anak presiden yang sedang berkuasa.

Baja juga:  Aksi Nyata KPK Soal Aliran Dana Kasus Mantan Walikota Bekasi Rahmat Effendi Cs Dinanti Publik

Maka demokrasi di Indonesia dibuat ketentuan, petahana hanya boleh menjabat dua periode. Karena pertama berpotensi menang dan menimbulkan kecemburuan.

Dua faktor itulah timbul kesepakatan tidak tertulis di tengah masyarakat bahwa politik dinasti dan nepotisme adalah praktik diharamkan dalam negara Republik ini. Banyak lagi faktor lainnya yang membuat Indonesia bisa celaka.

Itulah mengerakkan kami para aktivis 98 membangun tatanan Indonesia Baru anti KKN. Politik dinasti atau nepotisme kami lawan.

Seorang Presiden beradab pasti mempunyai prinsip pada nilai-nilai tersebut, yaitu tidak mau melakukan politik dinasti dan Nepotisme demi keutuhan negaranya dan keadilan buat bangsanya

Jokowi sebagai presiden harus menjadi seorang negarawan. Dia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ini daripada sahwat menjadikan anaknya berkuasa. Apalagi proses kemunculan anaknya penuh kontraversi.

Kasihan rakyat

Rakyat Bersatu Tidak Bisa Dikalahkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *