Venomena.id – Santer kabar mutasi rotasi jabatan dilingkup Pemerintah Kota Bekasi mulai menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Pj WakI kota Bekasi, Raden Gani Muhammad.
Menyeruaknya isu rotasi mutasi ini pun membuat gaduh dan resah bagi para ASN yang tengah tenang bekerja paska Pemilu 2024.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan, pun angkat bicara. Menurutnya, PJ Walikota Bekasi tak perlu membuat manuver yang hanya menimbulkan kegaduhan.
“Seharusnya PJ tidak membuat kebijakan yang gaduh, yang sudah ada dijalankan saja.
Saya berharap tidak lagi membuat situasi yang menegangkan atau membuat mereka para pejabat tersebut menjadi kurang nyaman,” tegas Nung sapaan akrabnya kepada wartawan, di Bekasi, Selasa 5 Maret 2024..
Dalam pengamatan Nung, selama ini disaat Kota Bekasi dipimpin Pj ke Pj tak menunjukkan prestasi apapun. Dari sisi peningkatan kinerja juga sama, sudah seharusnya sosok Pj fokus pada pembinaan serta motivasi. Hal ini agar pelayanan peningkatan mutu dan kwalitas menjadi lebih baik.
“Toh Pj kan fungsi tugasnya juga sudah tertuang didalam tata peraturan yang jelas. Gonta ganti pejabat di saat ini belum tepat, baru saja Pemilu berjalan, dan ke depan kita menyongsong pilkada, sebaiknya jangan membuat praduga-praduga yang negatif lah, kan baru saja ramai terkait kaos jersey masa mau ramai lagi terkait ini,” jelas wakil rakyat tiga periode ini.
Politisi Kalimalang ini mensinyalir, mutasi rotasi pejabat jika dipaksakan hanya akan menimbulkan konflik di internal pemerintahan saat ini.
“Betul, itu yang saya cermati, dan nanti bisa menjadi disintegrasi antar pejabat, ingat ya Pak Tri Adhianto dulu juga kalo mau paksa saat baru menjabat Plt walikota bisa saja , tapi beliau lebih memilih mengayomi dan lebih memulihkan kepercayaan publik dengan melakukan peningkatan mutu pelayanan, kalo pun terjadi rotasi mutasi kan dilakukan setelah sekian lama setelah optimalisasi kinerja pejabatnya,” paparnya.
Disisa waktu jabatan PJ yang hanya 9 bulan, akan banyak kendala bagi para pejabat dalam menyesuaikan diri dengan Wali Kota Terpilih nantinya.
“Nah itu, sangat bener. Persoalannya bukan pada siapa orang nya, tapi lebih kepada konsep kwalitas kepemimpinan dari seorang Pj Walikota itu sendiri. Sebagai leader, yang sebenarnya tugas utamanya adalah memastikan keberlanjutan dan berjalannya sistem roda pemerintahan daerah, bukan sebagai piramida kepemimpinan yang sama dengan Walikota sebagai kepala daerah.
Disitulah sebenernya makna dari kemendagri menetapkan Pj walikota atau kepala daerah setingkat di seluruh indonesia,” tambah Nung lagi.
Dengan jabatan sisa waktu yang singkat, jika memaksakan kegiatan rotasi mutasi yang tak memiliki urgensi kebijakan. Jangan sampai menurut Nuryadi, akan ada cap cawe-cawe terhadap Pj Raden Gani.
“Ga ada urgensinya itu semua, kan masa kerja Pj juga terbatas, kebijakannya juga terbatas, ini jangan jadi kesan cawe cawe sajalah. Sudahlah kerja saja lakukan maksimal, kita legislatif akan mendukung keberlangsungan dan keberhasilan Pj kok. Saya yakin Pj walikota sangat memahami persoalan ini, beliau pernah Pj di Sukabumi, tentunya beliau faham kultur dan strateginya dalam pencapaian target masing-masing SKPD nya,” katanya lagi.
(rdk/rdk)
