Venomena.id – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bekasi usai menggelar rapat dengan agenda pembahasan Paripurna LKPJ serta sejumlah Pansus, pada Kamis 16 Mei 2024.
Selain isu utama Paripurna, sejumlah anggota dewan mendorong agenda khusus dari Komisi 1 untuk membatalkan rencana rotasi/mutasi pejabat Pemkot besutan Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad yang dinilai terharu Mall Administrasi dan kepentingan kelompok.
“Komisi 1 mengajukan pembatalan rotasi mutasi dan uji kompetensi yang dilakukan oleh Pj Wali Kota yang terindikasi mall administrasi. Kesepakatan para ketua komisi serta para ketua fraksi dan pimpinan dewan,” ungkap Sekertaris Komisi Satu DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan, pada awak pewarta, Jumat 17 Mei 2024.
Poin kesepakatan diantaranya, surat Komisi 1 DPRD Kota Bekasi terkait keberatan rotasi mutasi dan uji kompetensi yang dilakukan oleh Pj Walikota diduga terjadi kesalahan prosedur dan mall adminstrasi. Ini harus dilaporkan ke Ombudsman RI agar dianulir dan dikaji ulang, serta melayangkan surat ke Kemendagri dan BKN terkait hal yang dimaksud.
“Seluruh pimpinan komisi dan pimpinan fraksi serta tiga wakil ketua DPRD bersepakat bahwa sebelum ada paripurna LKPJ hari Rabu 22 mei 2024, harus memanggil Pj Wali Kota dan menghadirkannya ke depan rapat kordinasi dan dengar pendapat. Rapat ini akan dihadiri oleh para pimpinan komisi, pimpinan fraksi untuk didengar penjelasannya terkait kekisruhan yang terjadi dan disharmonisasi antara para pemangku OPD dan penjelasan terkait kekisruhan aturan atau perwal PPDB,” beber Nuryadi lagi.
Ditegaskan Nuryadi, Jika hal tersebut dianggap belum dapat memuaskan pertanyaan para pimpinan komisi dan pimpinan fraksi, maka para pimpinan dewan sepakat mengawal dan membuat surat permohonan keberatan/pembatalan dan menganulir ke Ombudsman RI atas hasil nota dinas Komisi 1 terkait dugaan mall adminstrasi mutasi rotasi, uji kompetensi yang sudah dilakukan.
Dengan Upaya yang di lakukan DPRD ini nantinya akan membuka secara terang benderang apakah ada motif lain di balik mutasi /rotasi yang selama ini di tolak olah banyak pihak.
“Namun Pj memaksakan diri untuk melakukan kebijakan ini padahal enam bulan lagi akan berlangsung pilkada. Dimana seharusnya tidak ada lagi rotasi atau mutasi,” imbuhnya lagi.
(rdk/rdk)
