Venomena.id – 60 orang tim hukum Paslon Cawalkot No 3 bergerak melihat langsung rekapitulasi penghitungan Pilkada kota Bekasi di 12 titik kecamatan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada Kecurangan dalam penghitungan suara Pasangan Ridho di tingkat Kecamatan dan Kota.
“Jadi DPP Partai Gerindra langsung yang ambil kendali terkait tim advokasi hukum dalam rekapitulasi suara dari tingkat Kecamatan dan Kota untuk mengawal hasil suara pasangan Ridho. Teknisnya satu Kecamatan ada lima orang yang di turunkan,” ungkap Ketua Bidang Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra Maulana Bungaran saat jumpa pers di posko pemenangan Ridho, Jalan Ahmad Yani Bekasi Selatan, Jumat 29 November 2024.
Maulana menegaskan, jika nanti ada kecurangan akan langsung di laporkan ke Bawaslu tingkat Kecamatan dan Kota. Namun jika ada pelanggaran pidana dalam rekapitulasi akan segera di laporkan ke aparat Kepolisian. DPP Partai Gerindra menginginkan agar pelaksanaan pilkada di Kota Bekasi berlangsung jujur dan adil.
“Dalam setiap pleno di tingkat Kecamatan nantinya para saksi akan di dampingi tim hukum. Dan apabila datanya tidak sama dengan yang sudah di miliki saksi Partai Gerindra maka harus di lakukan hitung ulang atau buka Kotak suara,” tegas Maulana.
Sementara itu, Desmi Hardi kordinator lembaga advokasi Partai Gerindra memastikan jika seluruh proses rekapitulasi suara dari tingkat Kecamatan dan Kota Bekasi di pantau langsung oleh DPP.
“Sesuai perintah langsung yang di amanatkan oleh Ketua Umum Partai dan Ketua Harian Gerindra kita akan pantau dan liat langsung rekapitulasi. Bahkan pihak Ridho sudah siap dengan kondisi apapun di lapangan,” ujarnya.
Terkait dengan selisih suara yang di prediksi tipis, tim advokasi Partai Gerindra mengaku sudah memiliki data dan fakta yang kongkrit jika ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya.
“Kita siap dalam kondisi apapun, kita memiliki data terkait selisih juga tidak sedikit. Kita semua memiliki data yang autentik dan siap apabila ada gugatan nantinya,” tutupnya.
(rdk/rdk)
