Venomena.id – Sebuah pencapaian membanggakan kembali diraih Pemerintah Kota Bekasi. Setelah tiga tahun berturut-turut hanya mampu memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kali ini Kota Bekasi berhasil meraih opini tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Penghargaan ini diberikan langsung dalam sebuah acara resmi yang digelar di Auditorium lantai 5 Kantor BPK Jawa Barat, Jalan Moch Toha No. 164, Bandung, pada Senin (26/5). Momen ini pun disambut dengan penuh rasa syukur oleh jajaran pemerintah daerah dan juga unsur legislatif.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, tak ingin melewatkan momentum ini tanpa memberikan apresiasi. Dalam pernyataan resminya, beliau menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Bekasi.
“Alhamdulillah, setelah tiga tahun berjuang dan memperbaiki berbagai catatan, akhirnya Kota Bekasi berhasil mendapatkan opini WTP. Ini bukan capaian yang mudah, dan tentu saja harus kita syukuri bersama,” ucap Dr. Sardi dengan nada optimis.
Menurutnya, opini WTP dari BPK bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan wujud pengakuan atas komitmen dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa pencapaian ini bukanlah titik akhir, melainkan pijakan awal untuk memperbaiki sistem yang ada agar semakin baik di masa mendatang.
“Saya harap capaian ini bisa menjadi cambuk semangat, bukan membuat kita lengah. Wali Kota dan seluruh perangkat daerah harus tetap menjaga disiplin dan integritas dalam mengelola keuangan daerah,” tegas Dr. Sardi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD juga menegaskan bahwa lembaganya akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan anggaran, guna memastikan bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Kami dari DPRD berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan APBD agar tepat sasaran. Anggaran harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak,” tegasnya lagi.
Dr. Sardi juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang sehat. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP adalah hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan tentunya pengawasan dari BPK.
“Sinergi ini harus kita jaga. Kami di DPRD siap terus berkolaborasi dengan Pemkot dan BPK dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berintegritas,” ujarnya menutup pernyataan.
Capaian opini WTP ini diharapkan dapat menambah kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk terus menjaga transparansi dan profesionalisme dalam setiap pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan langsung dengan anggaran publik. Kota Bekasi kini punya peluang untuk melangkah lebih maju dengan tata kelola keuangan yang semakin kokoh sebagai fondasinya.
