Venomena.id – Pasca polemik pengusiran dan pencoretan dari daftar pembinaan, sejumlah atlet disabilitas yang sebelumnya vokal menyuarakan haknya kini memilih menutup diri. Beberapa dari mereka yang sempat memberikan keterangan kepada media kini tidak lagi bisa dihubungi. Bahkan, di antara mereka telah memblokir nomor pihak luar yang mencoba menghubungi via WhatsApp.
Belum diketahui secara pasti keberadaan para atlet tersebut. Namun sejumlah sumber menyebut mereka kemungkinan telah kembali ke rumah masing-masing, menjauh dari sorotan dan polemik yang tengah menghangat di tubuh National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi.
Menanggapi hal ini, Humas NPCI Kabupaten Bekasi, Abdur Roup menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan keputusan para atlet yang memilih meninggalkan mess dan tidak lagi aktif dalam pembinaan.
“Tidak ada masalah sama sekali. Mereka memang tidak kami panggil karena saat ini tidak ada turnamen untuk mereka,” kata Abdur, Kamis (19/6).
Namun demikian, ia menegaskan bahwa NPCI tetap membuka kemungkinan untuk memanggil kembali para atlet tersebut jika nantinya dibutuhkan dalam ajang kompetisi resmi, khususnya Peparda 2026 yang akan digelar di Indramayu.
“Kalau pada 2025 kemungkinan tidak ada lagi pemanggilan karena memang tidak ada event. Tapi untuk Peparda nanti, NPCI memerlukan hingga 180 atlet untuk seluruh cabang olahraga. Bisa saja mereka yang sekarang keluar akan kami panggil kembali,” ujarnya.
Polemik ini mencuat setelah video viral berdurasi 53 detik menunjukkan sejumlah atlet disabilitas tampak membawa koper dan berjalan meninggalkan mess atlet di Sukatani. Dalam video tersebut, atlet angkat besi dan atletik nasional, Indah Permatasari, mengaku diusir dan dicoret tanpa alasan yang jelas usai menyampaikan aspirasi kepada DPRD.
“Kami hanya menanyakan hak kami. Gaji belum dibayar dua bulan, uang makan tersendat. Tapi kami justru diusir tanpa peringatan,” kata Indah.
Indah menyebut bahwa dirinya dan rekan-rekan tidak pernah diberi kejelasan soal pencoretan nama mereka dari SK pemanggilan. Yang lebih memprihatinkan, ada dugaan intimidasi terhadap atlet lain agar tidak bersuara.
“Ada yang bilang, kalau ikut-ikutan kritik, ya silakan keluar dari NPCI. Jadi banyak yang takut bicara,” ujarnya.
Atlet lain, Bustomi, juga merasa heran atas sikap pengurus. Ia menyebut masih aktif dalam pembinaan hingga April 2025, namun tanpa pemberitahuan, namanya tidak lagi muncul dalam SK bulan selanjutnya.
“Kami enggak ngerti. Tiba-tiba nama kami hilang. Gaji tidak jelas. Tapi begitu kami bicara, langsung disingkirkan,” ucapnya.
Polemik ini memunculkan sorotan tajam dari masyarakat dan pegiat hak disabilitas. Mereka mengecam dugaan intimidasi dan menyebut tindakan pengurus NPCI sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan hak asasi penyandang disabilitas.
Menanggapi kritik dan ketegangan yang terjadi, DPRD Kabupaten Bekasi dan Dispora akhirnya mengubah kebijakan pengawasan terhadap NPCI. Kini, pengurus diwajibkan menyetor Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tidak hanya tahunan, tetapi juga triwulanan, mulai Januari 2025. Selain itu, semua pihak yang hendak melakukan audiensi ke DPRD juga harus menunjukkan SK aktif, termasuk pengurus, pelatih, dan atlet.
“Itu dilakukan untuk mencegah adanya dugaan penyusupan dari pihak yang tidak lagi aktif di NPCI,” ujar Abdur Roup.
Kini, para atlet disabilitas yang sebelumnya bersuara memilih diam. Sebagian besar dari mereka menghilang dari ruang publik, dan nasib mereka pun menjadi pertanyaan. Di tengah ketidakpastian ini, harapan publik tertuju pada kejelasan kebijakan, pemenuhan hak-hak atlet, dan perbaikan tata kelola di tubuh NPCI Kabupaten Bekasi.
Jika tak segera dibenahi, konflik ini bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga menghancurkan harapan para atlet yang telah mengharumkan nama daerah dengan segala keterbatasan mereka.
