Venomena.id – Menanggapi aksi demo ratusan warga di kawasan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant milik Pemprov DKI Jakarta di Bantargebang pada Rabu (16/7), yang sempat ricuh dan memanas dengan aksi saling dorong dengan petugas. Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Agung Pujo Winarko, akhirnya buka suara.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada penerimaan pegawai baru secara resmi untuk fasilitas RDF. Tenaga kerja yang ada sekarang merupakan pegawai lama yang diperbantukan untuk masa transisi.
“Memang belum ada pembukaan rekrutmen resmi. Pegawai yang ada saat ini adalah tenaga eksisting, diperbantukan sementara,” ujar Agung, Rabu (16/7).
Namun, Agung juga mengabarkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan segera membuka rekrutmen PJLP (Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) untuk RDF Bantargebang. Jumlah kuotanya sebanyak 37 orang, dengan beberapa posisi seperti pengawas operasional, operator alat berat, petugas pemilahan, dan tenaga keamanan.
“Kami sudah sepakat dengan warga, dari 37 orang itu akan kami prioritaskan untuk warga sekitar. Komitmen ini juga akan tercantum dalam pengumuman resmi nanti,” jelas Agung.
Untuk memperkuat komitmen tersebut, UPST DLH DKI bersama warga sepakat membentuk forum komunikasi sebagai wadah pengawasan rekrutmen. Namun, Agung menegaskan bahwa proses seleksi tetap mengutamakan profesionalitas.
“Meski kita utamakan warga lokal, proses seleksi harus sesuai spesifikasi pekerjaan. Kita tetap butuh tenaga yang kompeten,” imbuhnya.
Meski pihak DLH sudah memberikan penjelasan, warga masih menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji. Mereka meminta agar proses perekrutan benar-benar dilakukan secara transparan dan tidak menyulitkan masyarakat sekitar yang selama ini hidup berdampingan dengan tumpukan sampah.
“Kami bukan minta belas kasihan, cuma minta hak kami sebagai warga yang tinggal di sekitar sini dihargai,” ujar seorang ibu yang ikut dalam aksi.
Hingga kini, perwakilan warga masih menunggu kesempatan dialog lanjutan dengan pihak RDF. Persoalan rekrutmen tenaga kerja lokal di sekitar TPST Bantargebang bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga soal keadilan sosial. Warga yang selama ini menjadi tetangga terdekat dari gunungan sampah, merasa berhak mendapatkan prioritas dalam kesempatan kerja di fasilitas yang berdiri di tanah mereka sendiri.
