Venomena.id – Wajah Kalimalang sebentar lagi bakal berubah. Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi merancang proyek ambisius menjadikan sungai yang selama ini dikenal sebagai sumber air baku warga menjadi destinasi wisata air modern. Jalur perahu, jembatan ikonik, hingga kawasan kuliner dan UMKM direncanakan hadir untuk menghidupkan ekonomi dan pariwisata kota.
Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi memberi catatan penting: proyek ini tidak boleh mengorbankan fungsi utama Kalimalang sebagai urat nadi kehidupan warga Bekasi dan sekitarnya.
DPRD: “Air Bukan Hanya untuk Dipandang Indah”
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, menyatakan dukungannya namun dengan nada tegas. “Kita semua mendukung ide wisata yang modern dan menarik. Tapi jangan lupa, Kalimalang adalah sumber air bersih untuk masyarakat. Air ini bukan hanya untuk dipandang indah, tapi untuk diminum dan dipakai sehari-hari. Itu yang harus jadi prioritas,” ujarnya saat ditemui usai rapat pembahasan proyek.
Wildan mengingatkan bahwa sejarah panjang Kalimalang sebagai sumber air harus dihormati. “Kalau wisata ini nanti sukses tapi kualitas air menurun, itu namanya kita gagal menjaga amanah,” tambahnya.
Kritik dari Warga: Antara Antusias dan Kekhawatiran
Di sisi lain, warga sekitar Kalimalang menyambut rencana ini dengan rasa campur aduk. Rudi Santoso (45), pedagang warung kopi di bantaran sungai, mengaku senang karena proyek ini diharapkan mendongkrak ekonomi. “Kalau nanti jadi wisata, pasti banyak orang datang. Dagangan saya bisa laku keras,” katanya dengan semangat.
Namun, berbeda dengan Rudi, Siti Aminah (52), warga yang rumahnya dekat aliran sungai, justru merasa khawatir. “Kami di sini sudah sering kebanjiran. Kalau ada bangunan baru di sungai, takutnya aliran air terganggu. Malah jadi makin sering banjir,” keluhnya.
Ahli Lingkungan Buka Suara: Risiko Tak Boleh Diabaikan
Ahli tata kota dan lingkungan Universitas Islam 45 Bekasi, Dr. Arief Hidayat, mengingatkan bahwa pembangunan wisata di kawasan sungai selalu membawa risiko lingkungan.
“Risiko utama ada dua: pencemaran air dan potensi banjir. Jika tidak ada teknologi pengolahan limbah dan manajemen air yang baik, proyek seperti ini bisa berbalik menjadi masalah,” jelasnya.
Arief menyarankan Pemkot memasukkan teknologi ramah lingkungan seperti sistem penangkap sampah otomatis dan jalur perahu dengan bahan bakar nonfosil untuk mengurangi risiko pencemaran.
Air First Policy dan Kolaborasi Lintas Wilayah
DPRD mengusulkan penerapan “Air First Policy” sebagai dasar hukum. Artinya, setiap pembangunan di kawasan Kalimalang harus mematuhi aturan sempadan, menjaga kualitas air, dan dilakukan secara transparan.
Selain itu, karena Kalimalang melintasi beberapa daerah dan dikelola oleh Perum Jasa Tirta (PJT) II, kolaborasi lintas wilayah termasuk dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi mutlak. Tanpa koordinasi, proyek ini dikhawatirkan memicu konflik kewenangan di kemudian hari.
Rencana Teknis Pemkot: Konsep Modern dan Berkelanjutan
Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Hendri Prasetyo, menjelaskan bahwa konsep wisata Kalimalang akan mengusung tema ekowisata modern. “Kami tidak hanya membangun tempat hiburan, tapi juga ruang hijau, area pejalan kaki, dan sistem pengelolaan sampah yang ketat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa desain jembatan dan dermaga akan menggunakan kajian teknis untuk memastikan aliran sungai tidak terganggu. “Semua sudah masuk dalam studi kelayakan. Kita ingin wisata ini ramah lingkungan sekaligus aman dari risiko banjir,” jelasnya.
Pengelolaan Profesional: BUMD Akan Turun Tangan
Untuk memastikan pengelolaan berjalan profesional, Pemkot berencana menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola utama. Tujuannya agar proyek ini tidak hanya ramai di awal, tetapi juga berkelanjutan dan memberi pemasukan bagi daerah.
“Wisata ini harus menjadi ikon kebanggaan Bekasi, bukan proyek yang hanya bagus di atas kertas,” tutup Wildan Faturrahman.
