Venomena.id – Seminar Industri Nasional yang digelar di Hotel Travello, Grand Kota Bintang, Kota Bekasi, Jumat (3/10) berubah hangat ketika suara lantang Ketua Umum KSPSI, Moh. Zumhur Hidayat, menohok podium. Bukan sekadar bicara upah, PHK, atau pabrik yang kian terseok, Zumhur justru mengangkat isu yang lebih besar: reformasi birokrasi menyeluruh, mulai dari Polri hingga instansi pemerintahan lain.
“Polri perlu reformasi. Semua birokrasi itu juga perlu direformasi. Jangan sampai kita hanya sibuk membenahi Polri, sementara instansi lain tetap dibiarkan acak-acakan. Banyak PNS kita korupsi, mafia di mana-mana. Ini waktunya tobat nasional!” tegas Zumhur, disambut riuh tepuk tangan para peserta.
Buruh Bukan Hanya Soal Upah
Menurut Zumhur, kaum buruh kini tidak lagi sekadar memikirkan persoalan internal pabrik, melainkan juga mulai menyoroti kebijakan ekonomi nasional. Sebab, lanjutnya, jika daya beli rakyat jatuh akibat kebijakan yang salah misalnya pajak semena-mena atau harga gabah petani yang dibiarkan rendah maka industri ikut ambruk karena tak ada pasar yang mampu membeli.
“Kalau rakyat tidak punya uang, industri ikut jatuh. Karena itu, buruh sekarang juga mendorong kebijakan yang mengedarkan uang ke bawah. Misalnya koperasi Merah Putih, program makan bergizi gratis, atau harga gabah yang dinaikkan. Itu semua bagian dari perjuangan buruh,” jelasnya.
Dorongan Lindungi Produk Nasional
Di sisi lain, Zumhur juga menyoroti kebijakan impor yang menurutnya kerap kontradiktif. Ia meminta pemerintah memberi teladan dengan memprioritaskan produk dalam negeri.
“Jangan pemerintah nyuruh rakyat beli produk lokal, tapi dirinya sendiri malah belanja barang impor. Kalau perlu, buat aturan: mau beli mobil impor? Silakan. Tapi sebelumnya wajib beli dulu mobil buatan dalam negeri. Itu baru adil,” ujarnya sambil mengingatkan bahwa perlindungan pasar domestik adalah kunci kemandirian industri nasional.
Zumhur mencontohkan Malaysia yang begitu bergantung pada pasar luar negeri, dengan rasio perdagangan lebih dari 100 persen terhadap PDB. Indonesia, katanya, masih relatif kuat dengan rasio 35 persen. “Artinya, kalau kita mau, kita bisa bertahan dengan kekuatan pasar domestik. Tinggal bagaimana pemerintah serius menjaga daya beli rakyat dan melindungi produk lokal,” katanya.
Reformasi Bukan Sekadar Slogan
Meski menyuarakan dukungan terhadap reformasi Polri, Zumhur menekankan bahwa agenda ini tak boleh berhenti pada satu institusi saja. Baginya, reformasi harus menjadi gerakan nasional lintas lembaga, mulai dari aparat penegak hukum, birokrasi pemerintahan, hingga tata kelola ekonomi.
“Kalau pelayanan publik rusak gara-gara ego pejabat, itu rakyat yang jadi korban. Jangan sampai itu terjadi lagi. Karena itu saya katakan: mari kita tobat nasional. Kita benahi sama-sama. Jangan setengah hati,” tandasnya.
Seruan dari Buruh, Pesan untuk Negara
Di tengah seminar yang awalnya fokus pada tren Purchasing Managers’ Index (PMI) dan masa depan industri manufaktur, suara Zumhur menjadi pengingat bahwa nasib buruh erat kaitannya dengan arah kebijakan negara secara keseluruhan. Reformasi birokrasi, perlindungan industri, hingga kebijakan pangan dan energi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
“Buruh bukan hanya bicara soal gaji. Buruh sekarang berpikir jauh lebih besar: bagaimana bangsa ini bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” tutup Zumhur.
