Venomena.id – Reshuffle kabinet keempat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, tidak ada perubahan pada posisi Wakil Menteri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI).
“Jujur saya kaget. Harapan kami, jumlah wakil menteri di KPPMI yang kini dua orang bisa dirampingkan menjadi satu, dan salah satunya diganti dengan figur nonpartai, bukan sama-sama dari Golkar. Tapi ternyata Presiden Prabowo tidak melakukan itu,” ujar Direktur Migrant Watch, Aznil Tan kepada redaksi Venomena.id, Minggu 12 Oktober 2025.
Aznil mengkritik, bahwa keberadaan dua wakil menteri di KPPMI tidak memiliki urgensi bagi negara, mengingat lingkup kerja kementerian tersebut sangat spesifik, yaitu melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri.
“Bayangkan, KPPMI yang hanya mengurus pelindungan pekerja migran punya dua wakil menteri. Sementara Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertahanan, dan kementerian lain yang jauh lebih kompleks hanya memiliki satu. Ini jelas tidak proporsional,” tegas Aznil.
Aznil Tan juga menyoroti bahwa reshuffle di KPPMI seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola, bukan sekadar rotasi politik. Ia menilai penempatan menteri dan wakil menteri dari partai yang sama, yaitu Golkar, telah menyalahi semangat good governance dan melemahkan independensi kebijakan publik.
“Menteri dan wakil menteri yang sama-sama berasal dari partai Golkar jelas bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ini menciptakan dominasi politik yang tidak sehat di dalam kementerian,” ujarnya.c
Migrant Watch mendesak Presiden Republik Indonesia untuk meninjau ulang komposisi politik di KPPMI, demi menjaga integritas pemerintahan dan memastikan kementerian ini bekerja sepenuhnya untuk kepentingan pekerja migran, bukan untuk kepentingan partai.
“Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus berpihak kepada rakyat pekerja, bukan memperbanyak jatah partai,” pungkasnya.
