Venomena.id – Warga Kaliabang Bahagia, Rawa Bambu, dan lingkungan sekitar pondok pesantren Fathul Baari kembali resah. Setiap malam debu hitam diduga berasal dari pabrik yang memakai bahan bakar batu bara menebal dan menempel di lantai rumah, pakaian, bahkan kaki anak-anak. Meski Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah datang ke lokasi, warga menilai tindakan itu hanya berhenti pada pendataan dan dokumentasi.
“Anak-anak kakinya hitam, lantai musolah yang sedang dibangun juga kotor terus. Kita harus bersihkan terus, kenyamanan hilang,” kata Sodik Gunawan, pengurus Ponpes Fathul Baari, menggambarkan kondisi di lapangan.
Arif: DLH jangan cuma foto-foto, harus ada tindakan
Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Rahman Hakim, turun langsung meninjau lokasi dan menuding ada pabrik yang berulang kali bermasalah.
“Sebut saja BKP. Sudah sering kita ambil videonya, sering juga buang limbah ke kali. Udaranya juga jengat. Tapi DLH selalu lemah. Datang cuma foto-foto, pulang, nggak ada penindakan,” tegas Arif.
Ia mendesak DLH untuk berhenti “sekadar hadir di lokasi” dan mulai menegakkan aturan.
“Saya punya anak kecil, saya punya keluarga. Warga di sini pun berhak hidup dengan udara yang bersih. Pemerintah jangan diam,” ujarnya. Arif memastikan akan membawa masalah ini ke pimpinan DPRD dan Komisi II yang membidangi industri dan lingkungan.
DLH: uji emisi sudah dilakukan, hasil menunggu SOP lab
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Dra. Kiswatiningsih, M.Sc., melalui petugas yang turun ke lokasi, menjelaskan bahwa pengambilan sampel uji emisi telah dilakukan pada tanggal 13 dan 14 November di tiga titik lokasi yang dilaporkan warga. Namun ia menegaskan DLH harus menunggu hasil laboratorium sebelum mengambil kesimpulan.
“Uji emisi sudah dilakukan di tanggal 13 dan 14. Hasil uji emisi hanya bisa keluar 14 hari sesuai SOP-nya dari lab tertunjuk. Jika memang terbukti, tindakan selanjutnya ada aturannya di permen LH tahapan-tahapannya. Komitmennya bu, komitmennya,” ujar Kiswatinigsih, Senin (17/11).
Saat didesak menuduh perusahaan tertentu, perwakilan DLH kembali menekankan kehati-hatian.
“Kita nggak berani ngomong kalau nggak ada hasil ujinya. Kita nggak boleh menyalahkan si A, si B, si C tanpa hasil ujinya,” jelasnya.
Warga kecewa: penanganan lamban, dampak sehari-hari nyata
Ketua RT setempat, Saepudin, mengakui petugas DLH memang pernah datang, namun warga kecewa karena tak ada perubahan nyaris sepanjang malam.
“Ya datang sih datang, tapi ya gitu. Nggak ada tindak lanjut. Padahal debu makin parah,” ujarnya.
Menurut warga, debu biasanya lebih banyak menebal pada malam hari ketika aktivitas pabrik berlangsung. Dampaknya terasa pada kesehatan: anak-anak mulai sering batuk dan aktivitas harian untuk membersihkan rumah menjadi beban tambahan.
Tarik menarik pernyataan: kehati-hatian DLH vs tuntutan ketegasan dewan
Perbedaan sikap antara wakil rakyat dan pejabat teknis terlihat jelas: Arif menuntut tindakan cepat dan tegas, sementara DLH menekankan prosedur pemeriksaan ilmiah sebelum memberi sanksi. Warga berada di tengah mengeluh karena terpapar debu sekarang juga, tapi harus menunggu proses analisis yang menurut DLH memakan waktu.
Harapan warga dan langkah selanjutnya
Warga mendesak agar hasil uji emisi dipercepat dan bila terbukti melanggar, DLH segera menjatuhkan sanksi administratif atau rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut. Arif Rahman Hakim menegaskan akan memperjuangkan hasil temuan ke DPRD agar penanganan tak berhenti pada dokumentasi.
Sementara itu, DLH berjanji akan mengikuti prosedur dan menunggu hasil lab sebagai dasar tindakan. Hingga hasil uji emisi keluar, warga tetap membersihkan debu yang menumpuk dan menunggu kepastian atas udara yang aman bagi keluarga mereka.
