Venomena.id – Banjir besar yang kembali merendam Jakarta pada akhir Januari 2026 memantik sorotan tajam terhadap tata kelola sumber daya air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain curah hujan tinggi, buruknya sistem drainase dan penumpukan sampah dinilai menjadi faktor dominan yang memperparah genangan. Kondisi ini memicu desakan publik agar Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dicopot dari jabatannya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, pada Kamis malam (22/1/2026) tercatat 132 RT dan 22 ruas jalan terendam banjir, dengan ketinggian air bervariasi dari 20 sentimeter hingga mencapai 1,5 meter. Genangan meluas hampir di seluruh wilayah Jakarta, mulai dari Jakarta Barat, Pusat, Selatan, Timur, hingga Utara.
Wilayah Jakarta Selatan menjadi kawasan terdampak terparah dengan 46 RT tergenang, disusul Jakarta Barat 31 RT, Jakarta Timur 26 RT, Jakarta Pusat 27 RT, dan Jakarta Utara 2 RT. Sejumlah sungai utama seperti Kali Angke, Kali Krukut, Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, hingga Kali Mampang kembali meluap, merendam permukiman padat penduduk.
Tak hanya kawasan hunian, 22 ruas jalan protokol dan lingkungan ikut lumpuh akibat genangan. Aktivitas warga terganggu, arus lalu lintas tersendat, dan perekonomian lokal kembali terpukul sebuah pola berulang yang nyaris terjadi setiap musim hujan.
Meski BPBD DKI Jakarta menyatakan seluruh genangan telah surut pada Senin pagi (26/1/2026) berkat pengerahan pompa mobile dan kolaborasi lintas dinas, publik menilai langkah tersebut hanya bersifat reaktif, bukan solusi jangka panjang.
Sorotan tajam datang dari kalangan peneliti dan pemerhati kebijakan publik. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yus Budiono, menegaskan bahwa banjir di Jabodetabek bukan semata akibat hujan ekstrem. Penurunan muka tanah, perubahan tata guna lahan, serta sistem drainase perkotaan yang sudah tidak relevan dengan kondisi iklim saat ini menjadi faktor utama.
“Penurunan muka tanah bahkan berkontribusi hingga 145 persen terhadap peningkatan risiko banjir. Drainase Jakarta masih menggunakan perhitungan lama, sementara hujan ekstrem semakin sering terjadi,” ujar Yus dalam pemaparannya, pada Maret 2025.
Hal senada disampaikan Kepala Pusat Riset Limnologi dan SDA BRIN, Luki Subehi, yang menilai pengelolaan sumber daya air di perkotaan masih lemah. Menurutnya, pembangunan kawasan permukiman tidak dibarengi kesiapan drainase dan daerah resapan air, sementara sungai dan saluran kerap dangkal akibat sedimentasi dan sampah.
Di tengah kritik tersebut, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menjadi sasaran desakan mundur. Ika yang dilantik pada Juni 2025 dinilai gagal menghadirkan terobosan signifikan dalam pengendalian banjir, meski telah memimpin pengerukan sungai dan penanganan darurat di sejumlah titik.
Sekretaris Jenderal Lembaga Investigasi Tindakan Dana Korupsi dan Perlindungan, Hotlan Silaen, secara terbuka meminta Gubernur DKI Jakarta segera mencopot Kadis SDA. Ia menilai penanganan banjir selama ini tidak efektif dan cenderung berulang tanpa evaluasi menyeluruh.
“Banjir makin merajalela dan tidak terkendali. Ini bukti bahwa pengelolaan sumber daya air di DKI tidak becus. Tidak ada yang bisa diharapkan jika pola lama terus dipertahankan,” tegas Hotlan, Selasa (27/1).
Desakan tersebut mencerminkan kekecewaan publik terhadap tata kelola banjir Jakarta yang dinilai stagnan. Warga menuntut perubahan kebijakan yang lebih serius, mulai dari pembenahan total sistem drainase, penataan ulang tata ruang, pengendalian eksploitasi air tanah, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
Tanpa evaluasi menyeluruh dan keberanian mengambil langkah tegas, banjir dikhawatirkan akan terus menjadi agenda tahunan ibu kota dengan warga kembali menjadi korban dari buruknya tata kelola kota.
