Venomena.id – Ketua Komisi II Latu Har Hary menyoroti adanya kendala teknis dan administratif yang menyebabkan sekitar 500 meter tanggul di Pondok Mitra Lestari belum terbangun.
“Masalah utama terletak pada status kepemilikan lahan yang bersinggungan dengan Garis Sempadan Sungai (GSS),” tegas Latu, saya berbincang dengan awak media, Minggu 1 Maret 2026.
Ditegaskan Latu, perlunya sinergi yang lebih kuat antar instansi agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kami di Komisi II berharap bisa menjadi fasilitator untuk memediasi dan mengkoordinasikan, karena sampai saat ini seakan-akan berjalannya sendiri-sendiri; BBWSCC berjalan sendiri, dinas terkait berjalan sendiri, BPN dan juga PJT berjalan sendiri sehingga tidak ada satu kesatuan yang utuh,” tambahnya.
Komisi II DPRD Kota Bekasi mendorong BPN dan PJT II untuk segera mensinkronkan data peta bidang tanah tahun 1959 dengan data digital saat ini. Hal ini krusial untuk menentukan apakah lahan tersebut merupakan hak warga atau milik negara, sehingga eksekusi pembangunan bisa dilakukan tanpa hambatan hukum.
“Status clear and clean inilah yang memang sedang kita upayakan. Kalau itu sudah clear and clean, sudah tinggal dieksekusi, baik itu pembebasan lahannya maupun pengerjaan tanggulnya,” pungkas Latu.(adv)
