Venomena.id – KPUD Kota Bekasi di nilai tidak netral dalam gelaran pilkada Kota Bekasi yang akan di gelar pada 27 November 2024 mendatang.
Hal ini lantaran adanya salah satu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang merupakan putra dari salah satu calon Wakil Walikota Bekasi.
“Rayhan Fahrani Masri sebagai PPS di Kelurahan,Jakasampurna, Bekasi Barat sampai saat ini masih belum ada tindakan. Ini patut di duga KPUD memang sengaja tidak netral dalam gelaran ini. Yang baru di ketahui sebagai simpatisan atau tim saja harus di berhentikan, ini puteranya Calon masa di biarkan saja. Harus jaga etika juga itu KPUD Kota Bekasi,” jelas Hosea Benjamin Bendahara Pemuda Demokrat Kota Bekasi dalam keterangan resminya, Jumat 25 Oktober 2024.
Menurut Hosea, jika di lihat dari aturan yang ada bahwa dalam Pasal 27 dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS berwenang diantaranya membentuk KPPS, mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data.
“Ini kan juga sangat sentral bisa saja mempengaruhi panitia yang lain. Siapa bisa menjamin jika anaknya calon tidak berpihak sama Ibunya sendiri. Notabenya Nurul Sumarheni juga kan mantan KPU, bahkan pernah jadi ketua KPU. Tolong di jaga etikanya lah,” ucapnya lagi.
Hosea menyindir, honor untuk seorang anggota PPS memang tidak terlalu signifikan karena berdasarkan aturan yang ada gaji sekretaris PPS di Pilkada 2024 sebesar Rp 1.150.000 per bulan. Gaji pelaksana/staf administrasi dan teknis PPK di Pilkada 2024 sebesar Rp 1.050.000 per bulan.
“Kita bukan lagi bicara menghambat rizki orang, tapi ini tentang netralitas penyelenggara. Jangan sampai mencederai Pilkada. Apalagi saya juga menduga banyak penyelenggara yang merupakan titipan dari mantan ketua KPU ini,” pungkasnya.
Diketahui Ketua KPUD Kota Bekasi Ali Syaifa memiliki kedekatan emosional yang cukup dalam dengan Calon Wakil Wali Kota Bekasi nomor 2 yaitu Nurul Sumarheni. Ketua KPUD diketahui merupakan yunior dari Nurul Sumarheni baik dalam jabatan di KPUD maupun organisasi kemahasiswaan di HMI (KAHMI).
(rdk/rdk)
