V News

Bisa Dipastikan Tidak Netral Jika Anak Calon Wakil Wali Kota Bekasi Masuk Jadi Penyelenggara Pemilu

629
×

Bisa Dipastikan Tidak Netral Jika Anak Calon Wakil Wali Kota Bekasi Masuk Jadi Penyelenggara Pemilu

Sebarkan artikel ini
Kotak Suara Pemilu

Venomena.id – Ditengah ramai pemberitaan dugaan ketidaknetralan para penyelenggara Pemilukada ditingkat kelurahan. Santer beredar, muncul kehadiran sosok Rayhan Fahrani Masri. Sosok ini diketahui juga seorang Panitia Pemungutan Suara di kelurahan Jakasampurna, Kota Bekasi.

Dari informasi yang dihimpun berbagai sumber, Rayhan Fahrani Masri merupakan putra dari salah satu Paslon Pilwalkot Bekasi . Rayhan Fahrani Masri diketahui adalah anak dari Calon Wakil Wali Kota Bekasi nomor urut dua, Nurul Sumarhaeni.

Munculnya nama putra peserta kontestan Pilkada menjadi penyelenggara, dianggap oleh salah satu pengamat politik dari lembaga kajian Indonesia Tetap Satu (ITS) Muhammad Kardeni perlu diwaspadai.

Baja juga:  Kampanye Akbar JOEL Mimika Rumah Kita, John Rettob: Yang Lain Punya Uang, Kami Punya Suara Pendukung Tulus

“Akan menjadi pertanyaan besar, jika dalam satu keluarga ditemukan ada penyelenggara dan peserta pilkada. Apakah akan bisa netral dan tidak terjadi permufakatan-permufakatan yang menuju ke arah kepentingan?,” ujar Muhammad Kardeni kepada awak media saat dihubungi melalui sambungan telfon, Jumat 25 Oktober 2024.

Untuk itu menurut Muhammad Kardeni, kondisi seperti ini harus diambil langkah bijak oleh pihak KPUD. Agar Marwah KPUD sebagai penyelenggara yang netral tetap terjaga.

“KPUD Harus menjaga marwahnya. Sikap jelas harus diambil tentunya, agar netralitas terjaga yaitu dengan melakukan penggantian,” tegasnya.

Baja juga:  Ngeri, Perang Lawan Iran Amerika Sudah Habiskan Biaya 13,1 Triliun Hanya Dalam 24 Jam Setara Anggaran MBG 13 Hari

Lebih jauh, Muhammad Kardeni menilai jika KPUD nya sendiri tidak bersikap, akan jadi beban moral bagi para penyelenggara.

“Bayang-bayang dan tuduhan keberpihakan akan melekat bagi para pejabat KPUD Kota Bekasi mulai dari Ketua dan Komisioner lainnya,” tambahnya.

Kardeni pun menyarankan juga, Bawaslu turut memberikan rekomendasi agar demokrasi dan Pilkada yang jujur ini bisa berjalan sesuai aturan.

“Penting Bawaslu turut memberikan pandangannya. Agar Pilkada 2024 yang mulai banyak muncul isu ini mampu berjalan di rel yang benar,” tutupnya.

(rdk/rdk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *