Venomena.id – Lembaga pemantau pekerja migran, Migrant Watch, menilai pelantikan 24 Duta Besar (Dubes) bukanlah ruang kehormatan seremonial, melainkan ujung tombak pelindungan warga negara di luar negeri.
Dalam keterangan resminya, Kamis 10 Juli 2025, Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, mengingatkan agar para duta besar yang akan segera dilantik tidak mengulangi pola lama diplomasi elitis yang hanya tampil saat perayaan hari nasional atau menyambut kunjungan pejabat tinggi.
“Dubes jangan menjabat hanya untuk gagah-gagahan saja. Saya melihat sebagian besar calon dubes yang lolos tidak memahami secara mendalam isu ketenagakerjaan migran, bahkan ada yang cenderung bersikap anti terhadap PMI. Mereka ini berpotensi memperketat akses serta prosedur agar PMI yang masuk semakin minim dan mereka terhindar dari tanggung jawab,” kata Aznil Tan kepada media.
Migrant Watch mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk secara tegas menginstruksikan para duta besar yang akan segera dilantik agar mengambil peran aktif dalam merebut pasar kerja global dan memperkuat sistem pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
“Pekerja migran adalah keniscayaan bagi Indonesia sebagai negara dengan surplus tenaga kerja. Jangan anggap ini beban, justru jadikan surplus ini sebagai kekuatan ekonomi bangsa dengan cara merebut pasar kerja global. Malah dunia butuh tenaga kerja Indonesia,” tegasnya.
Ia menegaskan, konsekuensi dari penempatan PMI di berbagai negara adalah tanggung jawab negara untuk memastikan pelindungan yang nyata di lapangan. Persoalan ini Dubes kedepan harus pro aktif dalam menangani persoalan PMI bermasalah.
“Presiden Prabowo perlu menginstruksikan setiap kedutaan besar RI untuk memiliki shelter yang layak, layanan hukum yang responsif, dan mekanisme darurat yang terkoordinasi. Jangan sampai PMI dibiarkan menghadapi risiko sendirian tanpa kehadiran negara,” tambah Aznil.
Sebagai pembanding, Aznil menyoroti pendekatan progresif yang diterapkan oleh pemerintah Filipina. Mereka secara serius memperlakukan pekerja migrannya sebagai aset bangsa, bukan beban.
“Filipina membangun shelter permanen, menyediakan bantuan hukum langsung, serta mengalokasikan anggaran khusus di tiap negara tujuan utama. Negara hadir bukan untuk menghukum, tapi untuk memulihkan martabat dan masa depan warganya,” ujarnya.
Menurut Aznil, pendekatan Filipina jauh lebih manusiawi dan solutif, terutama dalam menangani kasus-kasus pekerja migran yang kabur akibat kekerasan atau pelanggaran kontrak.
“Mereka tidak langsung dipulangkan, melainkan diberi pelatihan ulang dan difasilitasi untuk kembali bekerja secara legal lewat jalur resmi. Ini bukti bahwa negara bisa berpihak, jika memang mau hadir,” pungkasnya.
Migrant Watch mendorong agar para duta besar yang akan bertugas menjalankan fungsi diplomatik secara aktif dan berpihak pada rakyat.
“Para dubes ke depan harus menjadi negosiator yang tangguh dalam membuka pasar kerja, pengawas terhadap praktik penempatan ilegal, serta penggerak utama dalam membangun sistem pelindungan yang cepat dan menyeluruh. Mereka harus memiliki kanal pengaduan darurat, forum aspirasi PMI, serta akses hukum yang adil dan setara di semua perwakilan RI,” pungkas Aznil Tan.
Sebagaimana diketahui, Duta Besar RI yang lolos fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di Komisi I DPR pada 5–6 Juli 2025, sebagian besar ditugaskan di negara-negara tujuan utama pekerja migran Indonesia (PMI).
Berikut adalah 9 calon Dubes yang akan ditempatkan di negara dengan konsentrasi tinggi PMI:
Abdul Kadir Jaelani – Calon Dubes RI untuk Jerman
Hotmangaradja Pandjaitan – Calon Dubes RI untuk Singapura
Nurmala Kartini Sjahrir – Calon Dubes RI untuk Jepang
Dwisuryo Indroyono Soesilo – Calon Dubes RI untuk Amerika Serikat
Laurentius Amrih Jinangkung – Calon Dubes RI untuk Belanda
Judha Nugraha – Calon Dubes RI untuk Uni Emirat Arab
Syahda Guruh Langkah Samudera – Calon Dubes RI untuk Qatar
Andi Rahardian – Calon Dubes RI untuk Oman (Muscat)
Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Calon Dubes RI untuk Malaysia (Kuala Lumpur).
(rdk/rdk)
