Venomena.id – Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pentingnya pengawasan anggaran oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Transmigrasi.
Pengawasan anggaran penting dilakukan sejak program kerja dijalankan, bukan hanya setelah berjalan. Keberhasilan program bukan diukur dari banyaknya temuan masalah, melainkan tidak ditemukannya penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
”Tugas dari Inspektorat Jenderal untuk kesuksesannya bukan pada seberapa banyak pertemuan masalah. Justru jika dimungkinkan jangan ada masalah terkait dengan anggaran karena betul-betul Inspektorat Jenderal itu melakukan pengawasan yang melengkapi. Sehingga tahapan-tahapannya itu betul-betul bisa diikuti secara terus-menerus,” kata Menteri Iftitah saat Pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Anggaran Kementerian Transmigrasi di Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, Kamis 18 September 2025.
“Kami juga meminta perbantuan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), ada pegawainya juga yang kita minta untuk mengendalikan struktur diri pegawai transmigrasi agar betul-betul bisa melengkapi. Sehingga kebocoran-kebocoran anggaran itu betul-betul bisa kita cegah dengan sebaik-baiknya,” sambung Menteri Iftitah.
Menteri Iftitah menekankan setiap penggunaan anggaran harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat namun tetap mencegah adanya pemborosan anggaran sebagaimana yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto. Maka, sinergi dan kolaborasi sangat dibutuhkan untuk menghindari tumpang tindih program yang tujuan akhirnya sama.
“Jangan sampai ada yang hasilnya itu sama, outputnya sama tetapi mata anggarannya berbeda. Sehingga nanti bisa mubazir,” tegas Mentrans.
Selain itu, Menteri Iftitah menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Transmigrasi yang masih baru dibentuk. Untuk itu, pihaknya akan terus memperkuat kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, serta aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri juga memperkenalkan Sekretaris Jenderal baru Kementerian Transmigrasi, Dr. Eddy Gunawan, yang sebelumnya berkarier di Kementerian Keuangan.
“Saya ingin Sekjen yang menguasai penganggaran agar program kita bisa berjalan efektif dan akuntabel,” jelasnya.
Menteri Iftitah menambahkan program yang menggunakan anggaran harus menghasilkan makna. Semisal program pembangunan lebih dari 940 unit toilet sekolah di kawasan transmigrasi. Dalam hal ini toilet bukan hanya sekadar infrastruktur, tetapi juga sarana membangun budaya bersih dan bertanggung jawab.
“Pembangunan toilet tidak hanya fisik, tapi juga pembangunan mental, budaya bersih, dan budaya melayani,” pungkasnya.
