Venomena.id – Masyarakat di kawasan Jabodetabek dan sejumlah kota besar di Indonesia diperkirakan akan menghadapi kendala serius dalam mengakses layanan transportasi online hari ini, Selasa (20/5). Ribuan pengemudi ojek online (ojol), baik roda dua maupun roda empat, melakukan aksi protes besar-besaran dengan cara mematikan aplikasi mereka secara serentak, atau yang biasa disebut offbid.
Aksi ini bukan aksi biasa. Ribuan driver dari berbagai daerah berkumpul di Jakarta, khususnya di sekitar kawasan Istana Negara. Sementara itu, ribuan lainnya memilih mendukung aksi dari rumah dengan tidak mengaktifkan aplikasi. Aksi ini digerakkan oleh komunitas dan asosiasi driver ojol yang tergabung dalam berbagai organisasi, salah satunya Garda Indonesia.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan bahwa aksi hari ini diikuti oleh sekitar 500.000 driver di seluruh Indonesia. Baik mereka yang turun langsung ke jalan, maupun yang memilih melakukan offbid dari rumah, semua menyuarakan satu tuntutan, keadilan dalam sistem tarif dan pembagian hasil kerja mereka.
“Estimasi kami ada sekitar 500 ribu driver yang ikut. Ini bukan hanya di Jakarta, tapi serentak secara nasional. Ada yang turun ke jalan, ada juga yang mendukung dari rumah dengan mematikan aplikasi,” ujar Igun dalam pernyataannya.
Igun menambahkan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap ketidakadilan yang selama ini dirasakan para mitra pengemudi. Salah satu poin utama yang dipersoalkan adalah besaran potongan sewa aplikasi yang selama ini mencapai 20 hingga 30 persen dari pendapatan driver. Mereka menuntut agar potongan tersebut diturunkan maksimal menjadi 10 persen.
“Potongan sebesar itu sangat memberatkan. Kami kerja dari pagi sampai malam, tapi hasilnya tidak sebanding karena sebagian besar dipotong oleh aplikasi. Kami hanya ingin regulasi yang sudah ada benar-benar ditegakkan,” tegas Igun.
Regulasi yang dimaksud Igun mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) PM No.12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP No.667 Tahun 2022 yang telah diperbarui menjadi KP No.1001 Tahun 2022. Dalam regulasi tersebut, pemerintah sebenarnya telah mengatur struktur tarif dan skema pembagian hasil antara perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi.
Sayangnya, menurut para driver, regulasi tersebut belum dijalankan secara konsisten oleh perusahaan platform. Inilah yang mendorong mereka untuk turun ke jalan dan menyuarakan tuntutan mereka secara langsung.
Selain soal potongan, driver juga menuntut adanya transparansi dalam perhitungan tarif, peningkatan jaminan keselamatan kerja, serta perlindungan hukum bagi para pengemudi yang kerap menghadapi risiko di jalan.
Aksi offbid ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap layanan transportasi online selama satu hari penuh. Masyarakat pun diminta untuk bersiap menghadapi kemungkinan sulitnya mendapatkan layanan ojol dan disarankan mencari alternatif moda transportasi lain jika memungkinkan.
“Ini aksi damai. Kami tidak ingin membuat kericuhan. Tapi kami juga ingin suara kami didengar. Sudah terlalu lama kami merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil,” tambah Igun.
Dengan aksi ini, para driver berharap perusahaan penyedia aplikasi transportasi online, serta pemerintah sebagai regulator, dapat lebih memperhatikan kesejahteraan para mitra pengemudi yang menjadi tulang punggung operasional layanan transportasi online di Indonesia.
