Venomena.id – DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan segera menindaklanjuti pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna menyelamatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai bermasalah. Wacana pembentukan Pansus ini kembali menguat setelah Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menggulirkan rencana audit investigatif terhadap kinerja BUMD di wilayahnya.
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Ahmad Faisal Hermawan, menyampaikan bahwa pihak legislatif menyambut positif langkah evaluasi yang diinisiasi oleh gubernur. Ia menilai audit tersebut sangat penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas BUMD dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pembentukan Pansus BUMD ini sebenarnya sudah pernah diwacanakan sejak periode sebelumnya. Namun, saat itu belum terealisasi. Sekarang, dengan adanya dorongan dari eksekutif, DPRD berkomitmen untuk mewujudkannya sebagai bentuk evaluasi menyeluruh atas kinerja BUMD,” kata Faisal saat via seluler, Jum’at (13/6).
Faiysal menjelaskan, Pansus akan bertugas untuk menelaah satu per satu laporan kinerja BUMD, mengevaluasi penyebab kerugian, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi kelangsungan BUMD yang bersangkutan. Kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dinilai penting untuk menghasilkan keputusan yang objektif dan solutif.
“Ada dua opsi yang bisa ditempuh setelah evaluasi. Pertama, pembubaran terhadap BUMD yang tidak sehat dan tak lagi memiliki prospek. Kedua, melakukan merger terhadap BUMD yang masih punya potensi namun berada di bidang usaha serupa, agar lebih efisien,” jelasnya.
Kondisi BUMD di Jawa Barat memang sedang menjadi sorotan. Berdasarkan data terbaru, dari 41 BUMD yang ada, hanya dua yang dinyatakan dalam kondisi sehat, yakni Bank BJB dan PT Migas Utama Jabar (MUJ). Sementara sisanya masih bermasalah, bahkan beberapa di antaranya dilaporkan mengalami kerugian bertahun-tahun tanpa ada perbaikan signifikan.
“Ini tentu jadi alarm keras bagi kita semua. Sebab, keberadaan BUMD seharusnya memberikan dampak langsung bagi pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan publik, bukan justru menjadi beban anggaran,” lanjut Faisal.
Rencana audit investigatif yang diusulkan Gubernur Dedi Mulyadi juga mendapat dukungan dari sejumlah pihak, termasuk akademisi, pengamat ekonomi, dan masyarakat sipil. Langkah ini dinilai sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Jangan sampai BUMD menjadi ladang pemborosan dana publik. Pansus ini akan bekerja secara terbuka dan akuntabel, melibatkan berbagai pihak termasuk BPK, inspektorat, bahkan jika perlu aparat penegak hukum, demi memastikan proses ini bersih dari intervensi politik maupun kepentingan pribadi,” ujar Faisal menegaskan.
Ke depan, DPRD Jabar berharap hasil kerja Pansus dapat menjadi pijakan penting untuk reformasi besar-besaran dalam manajemen BUMD di Jawa Barat. Harapannya, tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan BUMD, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga usaha milik daerah.
