Venomena.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Bekasi pada Selasa, 17 Juni 2025. Kunjungan ini sebagai bentuk respon cepat terhadap sejumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang belakangan marak terjadi di wilayah Bekasi.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PPPA disambut langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti Anggraini. Kunjungan ini juga diwarnai diskusi tertutup untuk mencari langkah konkret dalam menangani persoalan kekerasan terhadap anak yang semakin mengkhawatirkan.
“Pertama, ini silaturahmi karena sejak saya dilantik belum bertemu langsung dengan Pak Wali Kota. Kedua, kami ingin berdiskusi soal langkah konkret dan kolaboratif dari semua pihak untuk menangani persoalan yang sedang kita lihat bersama, yaitu meningkatnya kekerasan terhadap anak,” ujar Menteri Arifatul kepada awak media, Selasa (17/6).
Ia menegaskan, kunjungannya bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari penilaian langsung terhadap kondisi lapangan. Terlebih, belakangan ini muncul kasus-kasus pelecehan yang menimpa anak-anak di bawah usia 12 tahun, yang menurutnya, sudah di luar kewajaran dan sangat memprihatinkan.
“Ini kejadian yang tidak biasa, sangat mengganggu secara moral dan sosial. Karena itu kami sedang melakukan kajian menyeluruh, dan dari situ akan dibentuk grup lintas lembaga untuk merespons cepat jika ada kejadian serupa ke depannya,” tambahnya.
Menurut Menteri, penanganan kasus kekerasan terhadap anak tidak bisa dilakukan secara sektoral, tapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Ia menyebut perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pendamping psikososial, hingga keluarga dan masyarakat.
Senada dengan Menteri, Kepala DP3A Kota Bekasi Satia Sriwijayanti Anggraini mengatakan bahwa pihaknya kini tengah melakukan asesmen terhadap korban maupun pelaku dalam kasus pelecehan seksual di bawah umur yang mencuat baru-baru ini.
“Assessment ini penting agar kita tahu kondisi psikologis dan sosial mereka. Nantinya, kita libatkan tim teknis dari berbagai unsur seperti Kemenkumham, dinas sosial, psikolog klinis, serta pihak rehabilitasi sosial untuk menentukan treatment yang tepat, terutama untuk pelaku yang juga masih anak-anak,” jelas Satia.
Ia juga menyampaikan, pada tanggal 27 Juni mendatang akan digelar deklarasi anti-pornografi di Kota Bekasi sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional. Deklarasi ini sekaligus momentum untuk mengampanyekan penggunaan gawai yang sehat di kalangan anak-anak.
“Dengan deklarasi ini, kami berharap bisa mulai mengurangi akses anak terhadap konten pornografi yang menjadi salah satu penyebab penyimpangan perilaku. Ini akan kami terus edukasikan melalui sekolah, lingkungan, dan keluarga,” tandasnya.
Lebih jauh, pihak Pemkot Bekasi juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat sistem perlindungan anak dengan membentuk satuan tugas dan posko layanan terpadu. Langkah ini akan diperkuat dengan pelatihan bagi guru, kader PKK, RT/RW, serta tokoh masyarakat agar mampu menjadi garda depan dalam deteksi dan respon cepat kasus kekerasan anak di lingkungan masing-masing.
Kunjungan Menteri PPPA ini pun dinilai sebagai sinyal kuat bahwa negara hadir dan peduli terhadap perlindungan anak-anak di Kota Bekasi. Masyarakat pun diimbau untuk lebih peka dan aktif melaporkan bila menemukan indikasi kekerasan seksual terhadap anak, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun tempat kerja.
