Venomena.id – Lembaga Migrant Watch meminta Menteri Kominfo Budi Arie untuk mundur, paska Jebolnya Pusat Data Nasional (PDN) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dari serangan siber ransomware mengakibatkan terganggunya layanan publik di berbagai instansi, termasuk layanan keimigrasian
“Saya harap Budi Arie harus mundur. Semoga mereka tahu malu. Kasus ini ngga bisa dibilang “dijogetin aja”. Ini sebagai bukti betapa bahayanya negara ini dikelola berdasarkan jatah politik bukan kompetensi,” ujar Aznil Tan Direktur Migrant Wars kepada media, di Jakarta, Jumat 28 Juni 2024.
Lebih lanjut, Aktivis 98 ini mengatakan terganggunya layanan keimigrasian, pemerintah gagal melaksanakan konstitusi negara berupa melindungi bangsa Indonesia.
“Jebolnya sistem imigrasi bisa berdampak hilangnya perlindungan warga negara Indonesia yang dimandatkan konstitusi negara ini. Sindikat penyeludupan manusia dan human trafficking memanfaatkan keadaan ini. Begitu juga pendataan penduduk berimigrasi semakin semerawut,” jelasnya.
Atas kejadian itu, Aznil Tan meminta pihak kepolisian melakukan investigasi dan memeriksa Kementerian Komunikasi dan Informatika jebolnya Pusat Data Nasional tersebut.
“Karena jebolnya PDN ini sangat merugikan negara, maka saya ikut mendesak untuk dilakukan investigasi dan memeriksa pejabat di Menkominfo atas ketidakbecusan mereka bekerja. Terutama, menterinya harus bertanggungjawab penuh,” tegasnya.
Aznil Tan menyakini sampai saat ini sistem keimigrasian belum sepenuhnya normal kembali meskipun pihak imigrasi sudah mengklaim berhasil melakukan pemulihan.
“Tidak semudah itu memulihkannya seperti sedia kala, karena kerusakannya terjadi pada seluruh layanan. Setidaknya dampak dari serangan siber ini berpotensi data sudah bocor dan pendataan keimigrasian tidak akurat lagi,” paparnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta agar diadakan investigasi. Wapres meminta supaya peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa depan.
Sebagaimana diketahui, data yang tersimpan dalam Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang mengalami serangan ransomware disebut tidak bisa di-recovery atau diselamatkan lagi.
Ransomware merupakan malware yang melakukan aksinya dengan masuk ke dalam sistem lalu mengenkripsi data maupun sistem.
Akibatnya, server menjadi down dan menganggu layanan publik di berbagai instansi selama beberapa hari ini.
[27/6, 03.43] Aznil Tan: *Serangan Ransomware Jebol Pusat Data Nasional, Layanan Publik Lumpuh, Menteri Kominfo Diminta Mundur*
Jebolnya Pusat Data Nasional (PDN) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akibat serangan siber ransomware telah mengakibatkan lumpuhnya layanan publik di berbagai instansi, termasuk layanan keimigrasian yang vital.
Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, dengan tegas meminta Menteri Kominfo Budi Arie untuk segera mundur.
“Saya harap Budi Arie punya rasa malu dan segera mundur. Kasus ini tidak bisa dianggap enteng. Ini adalah bukti nyata betapa berbahayanya negara ini dikelola berdasarkan jatah politik, bukan kompetensi,” ujar Aznil Tan kepada media di Jakarta, 27 Juni 2024.
Lebih lanjut, aktivis ’98 ini menegaskan bahwa terganggunya layanan keimigrasian menunjukkan kegagalan pemerintah dalam melaksanakan konstitusi negara untuk melindungi bangsa Indonesia.
“Jebolnya sistem imigrasi ini bisa berdampak pada hilangnya perlindungan bagi warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Sindikat penyelundupan manusia dan perdagangan manusia pasti memanfaatkan kekacauan ini. Begitu juga dengan pendataan penduduk yang berimigrasi, semakin kacau balau,” jelasnya.
Atas insiden ini, Aznil Tan mendesak pihak kepolisian untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan memeriksa Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait jebolnya Pusat Data Nasional tersebut.
“Kerugian negara akibat jebolnya PDN ini sangat besar. Oleh karena itu, saya mendesak investigasi segera dilakukan, dan para pejabat di Menkominfo harus diperiksa atas ketidakmampuan mereka. Terutama, menterinya harus bertanggung jawab penuh,” tegasnya.
Aznil Tan meyakini bahwa sampai saat ini sistem keimigrasian belum sepenuhnya pulih, meskipun pihak imigrasi mengklaim sudah melakukan pemulihan.
“Tidak semudah itu memulihkan sistem seperti sediakala. Kerusakan ini merusak seluruh layanan. Setidaknya, dampak serangan siber ini berpotensi menyebabkan kebocoran data dan pendataan keimigrasian yang tidak lagi akurat,” paparnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga meminta agar dilakukan investigasi menyeluruh dan memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.
Sebagaimana diketahui, data yang tersimpan dalam Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diserang ransomware disebut tidak bisa di-recovery atau diselamatkan lagi.
Ransomware adalah malware yang mengenkripsi data maupun sistem setelah berhasil masuk ke dalam jaringan. Akibatnya, server menjadi down dan mengganggu layanan publik di berbagai instansi selama beberapa hari terakhir.
(rdk/rdk)
