Venomena.id – Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI), angkat suara terkait program pemulihan sabuk hijau di areal pesisir Utara Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Agenda ini digulirkan untuk mendukung target penurunan emisi karbon nasional (FOLU Net Sink 2030).
“Kawali menilai pemulihan lingkungan tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat kecil yang hidup di sekitarnya,” ujar Ketua Umum Kawali Puput TD Putra, dalam keterangannya pada awak media, Selasa 7 Juli 2026.
Saat ini Kawali tengah menggelar rangkaian pemetaan wilayah dan pelatihan Measurement, Reporting, and Verification (MRV), di Desa Pesantren dan Desa Mojo dengan menerapkan sistem jaminan perlindungan warga (safe guard) yang ketat namun humanis.
Sistem perlindungan atau safe guard merupakan komitmen tertulis untuk memastikan proyek lingkungan tidak merugikan warga, melainkan berjalan secara transparan, aman, adil bagi perempuan, serta bebas dari konflik tata ruang.
Pemetaan ini menerapkan prinsip FPIC atau PADIATAPA, sebuah prosedur terbuka di mana warga diberikan informasi sejelas-jelasnya sejak awal dan memiliki hak penuh untuk menentukan nasib wilayahnya tanpa ada paksaan dari pihak luar.
“Proyek lingkungan skala besar sering kali gagal karena mengabaikan suara masyarakat di tingkat bawah. Melalui sistem perlindungan (safeguard) ini, kami memastikan hak-hak warga Desa Pesantren dan Desa Mojo terjaga utuh,” jelas Puput.
Puput memastikan, warga bukan sekadar menonton, tetapi dilatih menjadi peneliti mandiri yang memegang kendali penuh atas data ekologi desa mereka sendiri.
“Kami ingin masyarakat merasa aman bahwa program ini hadir untuk melindungi masa depan mereka, bukan untuk membatasi ruang gerak mereka,” tambahnya.
Dalam pelaksanaan, jaminan keselamatan kerja (K3) juga diterapkan secara nyata. Pelatihan teknik mengukur batas wilayah dilakukan terlebih dahulu menggunakan simulasi di dalam ruangan (tabletop) dengan bantuan peta visual.
Syahreza, Kabid Program dan Kampanye Kawali menambahkan bahwa perlindungan terbaik adalah ketika warga sendiri yang menentukan batas wilayahnya.
“Saat perwakilan warga turun melakukan pemetaan, mereka langsung mencocokkan draf peta dengan kondisi riil di laut. Hasilnya, kami berhasil menggeser lokasi rencana tanam agar tidak menutup alur perahu nelayan tradisional dan tidak mengganggu sirkulasi air tambak bandeng warga. Inilah esensi dari pengelolaan ruang yang aman dan adil,” ujar Syahreza.
Program pemulihan Sabuk Hijau Pesisir Utara Jawa kini resmi berjalan dengan mempertimbangkan jaminan perlindungan sosial dan hukum yang kuat, memastikan alam lestari tanpa merugikan hajat hidup masyarakat akar rumput.
Prinsip keadilan gender diwujudkan dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok perempuan (ibu-ibu pesisir) untuk mengambil peran strategis sebagai operator data digital desa.
