Venomena.id – Tingginya intensitas aksi demonstrasi yang berdampak ke masyarakat luas. Mendapat sorotan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Pigai meminta agar DPR menyediakan lapangan demonstrasi di halaman gedung, agar aktivitas demonstrasi tidak menganggu masyarakat luas.
“Agar masyarakat tidak perlu berunjuk rasa di jalan raya yang dapat mengganggu aktivitas publik,” jelas Pigai dalam kesempatan terbatas yang dilansir media, di Jakarta, Senin 15 September 2025.
Pigai menggambarkan, bahwa lapangan khusus ini nantinya akan bisa menampung 1.000–2.000 orang dan menjadi pusat demokrasi, di mana pimpinan lembaga wajib keluar untuk menerima aspirasi rakyat.
“Usulan serupa juga bisa diterapkan di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki halaman luas, bahkan berpotensi diatur dalam peraturan menteri,” tambah Pigai.
Lebih jauh dikatakan Pigai gagasan ini bertujuan menyeimbangkan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dengan hak publik dalam beraktivitas tanpa terganggu lalu lintas.
“Unjuk rasa tetap harus sesuai koridor hukum, dan jika terjadi kerusuhan atau perusakan fasilitas umum, para pelakunya harus diproses hukum. Dengan begitu, aspirasi rakyat tetap terjamin tanpa mengorbankan ketertiban umum,” tegas nya.
(rdk/rdk)
