V Opini

Menantang Capres, Indonesia Zero Pengangguran

970
×

Menantang Capres, Indonesia Zero Pengangguran

Sebarkan artikel ini

Opini Oleh : Aznil Tan – Aktivis 98

Pada debat kelima calon presiden (capres) yang akan diselenggarakan 4 Februari 2024 akan mengangkat tema: “Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi”.

Ada 8 isu yang akan menjadi pembahasan dan publik ingin mengetahui gagasan dari ketiga Capres 2024 dalam menjawab persoalan tersebut untuk Indonesia kedepan.

Banyaknya topik pembahasan debat berpotensi publik tidak mendapatkan terobosan gagasan ditawarkan dari masing-masing capres secara komprehensif. Publik juga berpotensi tidak mendapat korelasi menjadi sebuah satu kesatuan pada 8 persoalan tersebut.

Output dari 8 isu tema debat Capres terakhir ini adalah bagaimana mewujudkan penduduk produktif, berkualitas dan sejahtera. Ini menjadi parameter bagi masyarakat untuk mengukur debat setiap masingmasing Capres. Apakah gagasan disampaikannya penuh terobosan ataukah normatif ?

Penduduk produktif menyangkut ketenagakerjaan. Penduduk berkualitas menyangkut SDM, pendidikan, dan kebudayaan. Sedangkan, masyarakat sejahtera menyangkut kesejahteraan sosial, kesehatan, teknologi informasi dan inklusi.

Debat terakhir Capres ini merupakan tema yang ditunggu-tunggu publik. Sebagaimana hasil riset Litbang Kompas bahwa materi kampanye Pilpres yang mendapat perhatian khusus dari publik dan menjadi barometer pemilih adalah 22,6 persen tentang harga sembako terjangkau dan 21,8 persen tentang lapangan pekerjaan. Hanya 5,86 persen ketertarikan publik tentang visi-misi memajukan Indonesia.

Pada debat sebelumnya yang sudah berlangsung empat kali, publik belum bisa menyimpulkan penilaiannya secara signifikan pada sosok Capres-cawapres yang akan dipilih. Namun setelah menyaksikan debat kelima, pemilih rasional dan pemilih bimbang (undecided voters) semakin bulat untuk menentukan pilihannya.

Pemilih rasional dan pemilih bimbang adalah kelompok penentu kemenangan pasangan Capres-cawapres pada Pilpres 2024. Perlu diketahui, berdasarkan hasil riset Algoritma pada 19 – 30 Desember 2023 terdapat pemilih rasional sebanyak 43 persen.

Sementara, berdasarkan hasil Survei Litbang Kompas pada 29 November-4 Desember 2023, pemilih bimbang sebesar 28,7 persen

Pada data lain, hasil survei Poltracking pada 28 Oktober – 3 November 2023 ditemukan sebanyak 37,6 persen masyarakat masih berpotensi mengubah pilihan pada Pilpres 2024.

Untuk mendapatkan suara rasional dan suara bimbang ini sangat kuat ditentukan performa debat Capres kelima. Siapa Capres yang bisa menyakinkan rakyat untuk mewujudkan penduduk produktif, berkualitas dan sejahtera secara rasional, logis dan out of the book maka pasangan Capres-cawapres tersebut lah akan menjadi presiden Republik Indonesia untuk 2024-2029.

 

Masyarakat Produktif

Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Berdasarkan data situs statistik real-time Worldometers, jumlah penduduk dunia telah menembus 8,08 miliar jiwa pada 25 Januari 2024.

Penduduk India sebesar 1,44 miliar jiwa. China sebesar 1,43 miliar jiwa. Amerika Serikat sebesar 341,03 juta jiwa. Sementara Indonesia sebesar 278,82 juta jiwa.

Indonesia sebagai negara nomor empat berpenduduk terbesar di dunia seharusnya paralel menjadi negara berekonomi terbesar juga di dunia, sebagaimana dialami oleh China, Amerika Serikat dan India.

Dari proyeksi nilai produk domestik bruto (PDB) dilakukan IMF pada 2023 bahwa ditemukan negara memiliki penduduk teranyak di dunia ternyata paralel dengan perekonomian negara tersebut menjadi ekonomi terkuat dan maju di dunia.

Amerika Serikat memiliki penduduk terbanyak nomor 3 di dunia secara perekonomian juga menduduki peringkat pertama negara berekonomi kuat. China memiliki penduduk terbanyak nomor 2 di dunia juga memiliki ekonomi peringkat ke-2. Begitu juga India diperingkat memiliki penduduk peringkat pertama, perekonomiannya berada diperingkat ke-5 dunia.

Namun hal tersebut tidak berlaku pada Indonesia. Indonesia berpenduduk nomor 4 terbanyak di dunia, namun ekonominya berada di peringkat ke-16 dunia.

Kenyataan ini semakin miris mengingat Indonesia selain berpenduduk melimpah juga memiliki bonus demografi terbanyak. Penduduk berusia produktif Indonesia sebesar 69,25 persen, sedangkan penduduk non produktif hanya 30,75 persen.

Baja juga:  Penguasa Visioner Pasti Mengharamkan Politik Dinasti dan Nepotisme

Seharusnya ekonomi Indonesia lebih berpotensi untuk bisa melesat tinggi di dunia. Tapi kenyataannya tidak.

Kenapa Indonesia tidak berekonomi terbesar di dunia?

Karena, Indonesia lemah membentuk masyarakatnya menjadi masyarakat produktif. Penguasa Indonesia sekarang miskin terobosan. Mereka tidak piawai memanfaatkan bonus demografi yang hanya dapat sekali dalam sejarah.

Penduduk yang banyak bisa jadi bencana bisa jadi kurnia. Apabila hal ini tidak dikelola dengan benar dan serius maka petaka akan melanda Indonesia.

Kuncinya adalah lapangan pekerjaan. Ketenagakerjaan hal yang fundamental dalan kehidupan manusia. Rata-rata penduduk dunia adalah 90 persen mengantungkan hidupnya sebagai pekerja.

Di Indonesia, sebanyak 96,5 persen adalah masyarakat pekerja. Hanya 3,47 persen terbentuk sebagai masyarakat wirausaha.

Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri. Urusan ketenagakerjaan menyangkut hidup matinya rakyat. Pemerintah tidak bisa mengelak. Itu tanggungjawabnya.

Pemerintah Indonesia harus bisa menyediakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan pekerja. Terobosan-terobosan besar extra ordinary inilah ditunggu oleh publik pada Debat Capres kelima.

Bagi orang awam, isu-isu urusan perut lebih cepat menimbulkan kemarahan rakyat daripada isu politik dinasti, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan isu korupsi, kolusi dan nepotisme sekalipun.

Pembukaan lapangan pekerjaan adalah isu utama rakyat.

Masyarakat Berkualitas

Penduduk berkualitas berkaitan dengan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia pada 2023.

Biasanya indikator untuk mengukur daya saing SDM pada suatu negara, yaitu investasi dan pengembangan SDM dalam negeri (investment and development); kemampuan negara menarik SDM terampil dari luar negeri (appeal); dan tingkat kesiapan SDM secara umum (readiness).

Investment and development dinilai dari porsi belanja negara untuk sektor pendidikan, rasio anggaran pendidikan terhadap jumlah pelajar, rasio guru-murid, dan sebagainya.

Pada appeal dinilai dari indeks biaya hidup, survei kualitas hidup, survei motivasi pekerja, jumlah pekerja terampil dari luar negeri, dan sebagainya.

Sedangkan readiness diukur dari pertumbuhan angkatan kerja, proporsi pekerja ahli, tingkat pendidikan masyarakat, sampai kemampuan pelajar berdasarkan tes PISA (Program for International Student Assessment).

Dari tiga indikator tersebut, Daya saing SDM Indonesia dari hasil riset International Institute for Management Development (IMD) World Talent Ranking (WTR) pada 2023 berada di peringkat ke 47 dari 64 negara di dunia.

Daya saing SDM Indonesia masih kalah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Skor berskala 0-100 poin, Indonesia memperoleh skor daya saing SDM adalah 51,13 dari 100 poin. Singapura skornya 79,96, Malaysia 62,03 dan Thailand 54,31 point.

Strategi pembangunan SDM Indonesia ke depan dalam mendongkrak masyarakat produktif. Bangsa Indonesia menjadi manusia unggul bukan sekedar sekedar jargon.

Pendidikan dan budaya masyarakat adalah menjadi faktor kunci untuk terbentuknya SDM memiliki daya saing di dalam negeri dan luar negeri serta diakui dunia. Terobosan extra ordinary dari para Capres meningkatkan penduduk Indonesia berkualitas sangat dibutuhkan publik untuk menentukan pilihannya.

Masyarakat Sejahtera

Sebuah negara sejahtera secara komprehensif adalah mengintegrasikan elemen ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia dengan wilayah yang luas dan keberagaman suku bangsa memiliki tantangan dan peluang unik dalam mewujudkan negara sejahtera.

Dibutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif agar dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi dari keberagaman suku bangsa dan wilayahnya untuk mencapai negara sejahtera yang merata dan berkelanjutan.

Ketimpangan antar daerah, terutama Jawa dan di luar Jawa masih tinggi. Begitu juga ketimpangan antara kota dengan desa. Perlindungan sosial, pelayanan kesehatan universal, infrastruktur, transportasi, fasilitas sosial dan rekreasi publik merupakan hal yang masih menimbulkan kecemburuan di berbagai daerah-daerah.

Negara sejahtera menyediakan sistem perlindungan sosial yang kuat untuk melindungi warganya dari risiko ekonomi dan sosial. Program tunjangan, asuransi sosial, dan bantuan untuk kelompok rentan adalah alat untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi ketidaksetaraan.

Baja juga:  Jenderal Dudung Abdurachman, Jenderal untuk Rakyat dan Prajurit

Negara sejahtera menjamin akses universal ke layanan kesehatan berkualitas, mencakup pencegahan, perawatan, dan dukungan mental. Investasi dalam penelitian medis dan teknologi kesehatan juga berperan penting.

Negara sejahtera memastikan ketersediaan infrastruktur dasar, seperti transportasi terintegrasi, akses air bersih, sanitasi, listrik dan berbagai fasilitas publik lainnya, baik di desa maupun di kota.

Sistem transportasi publik yang efisien, terintegrasi dan terjangkau untuk membantu mobilitas masyarakat secara cepat dan mudah.

Fasilitas sosial dan rekreasi untuk masyarakat berkumpul dan melepaskan kejenuhan harus tersedia gratis dan memadai. Bukan menjadi sarang pemalakan pada rakyat melalui tiket berbayar untuk masuk ke area publik. Bukan juga menjadi tempat tidak nyaman dan berkeliarnya para preman.

Untuk itu, Capres kedepan harus memiliki visi mewujudkan negara sejahtera. Publik ingin mengukur upaya dilakukan oleh capres pada pemerintahannya kedepan untuk menciptakan kondisi di mana semua warganya dapat menikmati tingkat kesejahteraan yang optimal.

Indonesia Zero Pengangguran

Inti dari tema Debat Capres kelima ini adalah lapangan pekerjaan. Bila masyarakat mendapat pekerjaan akan bisa mencapai masyarakat sejahtera dan masyarakat berkualitas.

“Indonesia Zero Pengangguran” merupakan pernyataan ditunggu oleh publik dari para Capres. Apakah langkah pemimpin kedepan menyelesaikan angka penganguran dan pelindungan pada hak pekerja?

Mungkin ada berpandangan mimpi Indonesia Zero Pengangguran. Sebenarnya persoalan ini sangat mudah diwujudkan.

Ada beberapa modal dimiliki Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Zero Pengangguran. Pertama, penduduk Indonesia melimpah.

Penduduk yang melimpah merupakan kekayaan dari Sumber Daya Manusia dimiliki Indonesia. Beberapa negara sekarang banyak mengalami krisis kependudukan

Penduduk yang memiliki populasi banyak akan mudah mendapatkan tenaga kerja. Banyak negara-negara mengalami “kiamat tenaga kerja”. Seperti, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, negara-nagara di Eropa barat, dan berbagai negara maju di kawasan Timur Tengah mengalami kekurangan tenaga kerja untuk mengerakan segenap aktivitas ekonominya.

Indonesia yang memiliki tenaga kerja melimpah bisa memanfaatkan peluang lapangan pekerjaan tersebut. Setidaknya dibutuhkan 85 juta tenaga kerja di berbagai negara di dunia untuk mengisi sektor kesehatan, konstruksi, pertanian, perikanan, manufaktur dan berbagai sektor pekerjaan lainnya.

Kebutuhan lapangan pekerjaan global ini bisa menyerap angkatan kerja Indonesia, pencari kerja baru 3,6 juta per tahun dan angka penganguran yang mencapsi 8 juta.

Kedua, penduduk produktif Indonesia adalah pekerja ulet dan multi tasking yang diminati dunia.

Meski komposisi penduduk Indonesia 65 persen tamatan SMP kebawah tidak menutup kesempatan untuk mendapat pekerjaan. Indonesia beruntung memiliki penduduk yang terbentuk budaya sebagai bangsa pekerja keras dan ulet serta mudah belajar.

Masyarakat Indonesia tidak banyak minta. Bagi mereka yang penting gajinya layak dan mendapat pengalaman menarik. Mereka siap banting tulang untuk bisa merubah hidupnya.

Permintaan lapangan pekerjaan global adalah orang yang mau bekerja. Bukan mencari ahli. Ini sangat cocok untuk di rebut oleh masyarakat Indonesia ditengah lapangan pekerjaan yangmana keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri serta rendahnya upah pekerja.

Baik kalangan terdidik maupun kalangan berpendidikan berpeluang besar mengisi kekosongan lapangan pekerjaan global sebagai langkah jitu untuk Indonesia Zero Pengangguran.

Mewujudkan Indonesia Zero Pengangguran bukan lah sebuah mimpi. Pemimpin kedepan harus merubah mindsetnya untuk menjadikan masyarakat produktif.

Pada debat capres kelima, saatnya para Capres merevisi visi-misi ketenagakerjaan mereka susun. Bahwa kebutuhan lapangan pekerjaan Indonesia selama 5 tahun kedepan adalah sebesar 26 juta.

Bukan 15 juta disusun dalam visi-misi Anies-Muhaimin. Bukan juga 17 juta pembukaan lapangan disampaikan oleh Ganjar-Mahfud. Apalagi pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran yang tidak memasang target

Saatnya pada Debat Capres terakhir ini, para Capres untuk merevisi langkah-langkah mereka mewujudkan Indonesia Zero Pengangguran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *