Venomena.id – Kericuhan besar terjadi saat gelaran rapat seleksi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mayoritas warga menilai proses seleksi diduga berjalan tidak transparan dan penuh rekayasa.
Tokoh masyarakat sekitar Syarifudin Hidayat alias Egay menilai suasana rapat yang digelar di kantor desa memanas ketika sejumlah warga yang hadir terlibat aksi saling dorong hingga nyaris terjadi adu fisik. Kericuhan diduga dipicu oleh ketidakpuasan warga terhadap proses penjaringan calon anggota BPD yang dinilai tidak terbuka.
“Pemicu kejadiannya adalah ketika permasalahan rapat untuk menentukan kuota perempuan deal dan rapih di situ panitia memberikan kesempatan kepada warga untuk disampaikan dan saat itu saya tampil menyampaikan saran dan kritik kepada panitia dan kades mengenai hak dan data perwakilan pemilih BPD dari hasil tersebut yang dilakukan oleh RT yang mana RT itu menjaring hanya dilakukan sendiri tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat,” jelas Egay kepada wartawan saat di temui, Sabtu 18 April 2026.
Masyarakat Muktiwari menilai panitia maupun pihak pemerintah desa tidak objektif dalam menjalankan proses seleksi. Sejumlah peserta rapat bahkan menyampaikan protes secara langsung di dalam forum, menuntut penjelasan rinci serta keterbukaan informasi agar proses berjalan adil dan akuntabel.
“Contoh salah satu di perumahan ada RT ikut hak pilih istrinya ikut terpilih dan anaknya ikut hak pilih itu adalah salah satu penemuan dan saya galih sedalamnya kemungkinan itu akan terjadi beberapa kejadian itu ketika itu kejadiannya maka kita anggap Pemerintah desa dan panitia tidak objektif dan tidak sesuai dengan hati demokrasi yang transparan dari rakyat untuk rakyat,’ imbuh Egay lagi.
Masyarakat berharap pemerintah desa bersama panitia dapat mengedepankan prinsip transparansi dan profesionalitas dalam proses pengisian BPD, guna menjaga kepercayaan publik serta menghindari konflik berkepanjangan.
“Ya warga sendiri menyikapinya yang pertama kita ingin demokrasi ini adalah hak memilih dan dipilih bahwa kita ingin menentukan wakil-wakil kita dari setiap dusun untuk duduk di kursi BPD artinya bahwa demokrasi ini jangan dikotori dengan kepentingan kalaupun ada kepentingan samping kan dulu ya artinya produk ini benar-benar murni utusan atau perwakilan dari wilayah masing-masing atau dusun masing-masing,” jelasnya lagi.
Disisi lain Kepala Desa Muktiwari, Bahrudin, menyatakan bahwa kriteria dan mekanisme pengisian anggota BPD telah ditetapkan melalui musyawarah warga pada tahap pertama.
“Kriteria-kriteria yang tadi pada kericuhan sedikit sebenarnya kriteria sudah ditetapkan dari rapat pertama musyawarah warga kriteria tadinya dari perbup ada 11 kriteria pemilih calon BPD akhirnya dihapus hapus jadi sisa 8 tiket pemilu pada hasil rapat kemarin sudah dijelaskan dan tadi dibahas sedangkan nama kriteria itu beliau tadi yang rapat namanya ada namanya ada dibilang nggak ada kan jadi malah dia itu ada yang menciptakan suasana yang tidak kondusif,” terang Bahrudin.
Aparat kepolisian dan TNI yang berjaga di lokasi sempat turun tangan untuk meredam situasi, sehingga kericuhan tidak berlanjut lebih jauh.
“Tapi alhamdulillah dengan respon cepat kita dengan para anggota kepolisian dan TNI dengan sikap akhirnya kondusif,” pungkas.
