Venomena.id – Jaringan Aliansi Nasional menyesalkan kejadian terbakarnya Kantor Bupati Pohuwato, yang diduga dilakukan oleh masa aksi pada Kamis 21 September 2023.
“Seharusnya pihak Keamanan dapat mengantisipasi kejadian tersebut. Apa yang di rasakan oleh penambang rakyat Pohuwato merupakan cermin ketidakpuasan atas kinerja Pemerintah Daerah, yang menganggap aspirasi masyarakat penambang rakyat di abaikan,” ujar Rahmat Himran Ketua Jaringan Aliansi Nasional dalam keterangan persnya kepada awak media, Jumat 22 September 2023.
Lebih jauh dikatakan Rahmat, persoalan lahan yang di tuntut oleh massa aksi merupakan hak dasar warga Negara yang ada di Kabupaten Pohuwato. Masyarakat yang meminta lahan mereka di bayarkan sudah menunggu 9 Bulan lamanya.
“Akibatnya terjadi luapan emosi dari warga masyarakat. Seharusnya pemerintah mengevaluasi investasi tambang emas di Kabupaten Pohuwato dan menghentikan perizinan yang kami duga sumber dananya dari Asing untuk menguasai sektor Sumber Daya Alam di Provinsi Gorontalo,” jelasnya lagi.
Rahmat juga menilai bahwa potensi konflik yang terjadi mencerminkan lambatnya pemerintah Daerah dan Provinsi. Tak hanya itu, tidak adanya antisipasi dialog pra kondisi sebelum terjadi aksi massa.
‘Kesalahan ini tidak serta merta di tumpahkan kepada rakyat yang menunggu pembayaran lahan mereka. Sebaiknya Investasi yang tidak berpihak kepada Rakyat di Hentikan,” tegasnya.
Masyarakat Pohuwato diketahui sebagian besar adalah penambang emas. Sudah seharusnya di berikan lahan untuk melakukan Kegiatan Tambangnya.
“Mereka bergantung atas kehidupan alam yang di berikan,” kata Rahmat lagu.
Ada sejumlah poin yang menjadi perhatian khusus Presidium Jaringan Aliansi Nasional atas peristiwa kerusuhan kemarin.
Yang pertama adalah kurang dan lambatnya Antisipasi pihak Kepolisian dalam membaca tanda-tanda potensi Chaos yang akan terjadi.
Kemudian Lambatnya DPRD dan Pemerintah kabupaten Pohuwato dalam memberikan respon atas tuntutan warga Masyarakat.
“Kami menyarankan agar Investasi yang melakukan pengingkaran pembayaran sudah melakukan wan prestasi kepada rakyat harus di hentikan. Tidak ada gunanya investasi pertambangan kalau mengakibatkan ketidakpastian dari kesepakatan yang sudah di janjikan oleh pihak perusahaan PT PETS. Jangan Biarkan Anak Negeri Ibu Pertiwi mengais kepada Mafia Pertambangan,” jelas Rahmat.
Aset Sumber Daya Alam di Kabupaten Pohuwato dan kabupaten Lainnya seharusnya di Kelola oleh BUMD. Untuk menopang kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.
“Kami meminta kepada Presiden Jokowi, mendagri dan Kapolri untuk turun di lokasi melakukan evaluasi kinerja Kapolda Gorontalo, Kapolres Pohuwato, PJ Gubernur Gorontalo dan Bupati Pohuwato atas apa yang terjadi akibat Kelalaian antisipasi Gejolak Sosial di Tanah Leluhur Provinsi Gorontalo,” tegasnya lagi.
Rahmat mengingatkan, perlu adanya upaya solusi secepatnya dari Pemerintah Pusat. Dan kepada Warga Masyarakat Gorontalo agar bisa Menahan diri.
“Kejadian 21 September merupakan pengalaman berharga bagi kita semua.Tapi tindakan tegas juga di Berikan kepada PT. PETS, Pemerintah Daerah, Kapolres dan Kapolda. Bahwa Rakyat Marah karena ada sebabnya. Tidak serta merta rakyat massa aksi adalah Korban dari sekenario Investasi yang tidak menepati janjinya,” tutupnya.
(rdk/rdk)
