Venomena.id – Ketua Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto, menyampaikan terkait Kota Jakarta tidak lagi menjadi ibukota negara adalah keniscayaan, dimana Jakarta akan menjadi kota besar, Kota pariwisata dan perekonomian yang menjadi sentral perekonomian Indonesia.
“Masyarakat Jakarta tidak perlu kaget, keniscayaan ini harus kita hadapi sama halnya kita menghadapi turun naiknya tahapan republik ini ketika menjadi negara maju dimana sebelumnya kita mengalami menjadi negara dibawah garis kemiskinan,” ungkap Rudy disela-selau berbuka puasa bersama para pengemudi ojek online, di Gedung Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat 5 April 2024.
Rudy berharap warga Jakarta menghadapi ini dengan keniscayaan, tetap kerja menghidupi keluarga dengan baik, tertib serta membangun kecintaan kepada kota Jakarta sebagai kota tempat kelahiran.
“Rudy menyampaikan dalam proses perjalanan sejarah ibukota, kita pernah mengalami pindah ibukota Ke Yogyakarta, sekarang ada ketentuan undang-undang yang menyatakan ibukota akan dipindah ke IKN, masyarakat Jakarta tidak ada masalah baik secara politis, Jakarta tetaplah Jakarta sebagai kota budaya, industri, kota pertumbuhan ekonomi luar biasa dan pariwisata yang juga luar biasa,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, mantan aktivis senior ini juga turut menyinggung kinerja penyelenggaraan pilkada Jakarta yang akan datang. Sejumlah poin yang disorot diantaranya, pertama, pelaksanaan pilkada Jakarta ada penyelenggara seperti KPU, PPK, PPS.
“PPK, PPS termasuk Panwaslu yang diduga terlibat dalam kasus diberbagai kota dimana adanya dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu yang carut-marut dimana adanya dugaan komisioner KPU maupun PPK terlibat Money Politic dan gratifikasi harus di evaluasi,” ungkap Rudy.
Lebih jauh dikatakan Rudy, penyelenggara yang diduga terlibat tidak boleh lagi melaksanakan penyelenggaraan pilkada,
“Jadi Pilkada Gubernur dan Wagub ini harus clear dan bersih sesuai rules of the games yang sudah menjadi ketentuan undang-undang,” tegasnya.
Beberapa nama-nama yang santer ikut kontestasi pilkada gubernur Jakarta antara lain, Heru Budi Hartono (Pj gubernur DKI Jakarta), Boy Raffi Amar (mantan kepala BNPT, mantan kadiv humas Polri), Ahmad Zaki Iskandar (Ketua Golkar DKI Jakarta), A. Riza Patria (mantan Wagub DKI Jakarta), Diana Dewi (Ketua Kadin DKI Jakarta), Fahira Idris (Anggota DPD RI) dan KH. Lutfi (Ketum FBR), Mardani Ali Sera (PKS), Sandiaga Uno (Menparekraf), Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI).
“Menurut Saya ini dinamis dan semarak pilkada Jakarta yang akan datang, tetapi penyelenggara bermasalah harus dievaluasi dan tidak lagi menjabat atau mengikuti pelaksanaan pilkada 2024 agar pilkada DKI Jakarta bisa bersih.” tutup Rudy.
(rdk/rdk)
