Venomena.id – Poros Muda NU mengamati adanya proyek janggal di tahun 2024 Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
Menurut Ketua Kornas Poros Muda NU, Ramadhan Isa, proyek ini memiliki program yang sama. Meskipun program ini sama, tetapi mereka pecah menjadi empat program.
“Alasan memecah program menjadi empat, kemungkinan untuk mencari untung yang besar. Dan juga menghindari proses lelang, dan hal ini memang tidak sesuai amanah perintah peraturan tentang pengadaan barang dan jasa,” ungkap Ramadhan dalam keterangannya pada awak media, Kamis 18 Juli 2024.
Menurut Ramadhan nama program yang dipecah empat tersebut adalah Pelayanan Satu Data Ketenagakerjaan (SDK). Dimana alokasi anggarannya pada tahun 2024 sebesar Rp.1.112.680.000.
Adapun nama – nama proyeknya yang pertama, Belanja Bahan Penyajian dan Pelayanan Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) sebesar Rp.67.350.000.
Selanjutnya yang Kedua, Belanja Jasa Lainnya Penyajian dan Pelayanan Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) sebesar Rp.688.000.000.
Ketiga, Paket Meeting Luar Kota Penyajian dan Pelayanan Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) sebesar Rp.297.920.000 dan Belanja Bahan Penguatan Pelaksanaan Satu Data Ketenagakerjaan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Pusat dan Daerah sebesar Rp.59.410.000.
Lebih jauh dikatakan Ramadhan, yang paling aneh dalam program tersebut adalah Pembuatan Video/Motion Grafik sebesar Rp.150.000.000. Dan pembuatan Video ini benar-benar mahal dan hanya menghambur – hamburkan pajak uang Rakyat.
Proyek yang lebih mahal dan barangkali untung lebih besar ada di proyek Meeting Luar Kota untuk Penyajian dan Pelayanan Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) sebesar Rp.297.920.000.
“Untuk itu, Kami dari Poros Muda NU meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk segera menyelidiki program Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ini di Kemenaker,” tegasnya.
Poros Muda NU berkelakar pada Menaker, Ida Fauziyah, kalau ada program ulang tahun Ibu menteri, tolong jangan dipecah-pecah seperti di Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
(rdk/rdk)
