Venomena.id – Semarak Bulan Bung Karno yang berlangsung di Monumen Perjuangan Rakyat Bekasi, Minggu (15/6), menjadi ajang refleksi sejarah sekaligus momen penyampaian sikap politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat terhadap sejumlah kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono yang turut hadir dalam kegiatan ini, menegaskan bahwa partainya tetap mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat. Namun, jika ada kebijakan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, maka perlu dikoreksi secara bersama.
“Kita ini partai yang berpijak pada rakyat. Yang bagus kita dukung, tapi kalau melenceng dari undang-undang, mari kita koreksi bersama,” ujarnya kepada media.
Respons Terhadap Kebijakan Masuk Sekolah Lebih Pagi
Menanggapi kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) yang mewacanakan masuk sekolah lebih pagi, ia menyebut hal tersebut wajar menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
“Saya sempat tanya ke ibu-ibu di sini, ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi saya pribadi cenderung setuju, karena ini bisa mencegah kenakalan remaja. Anak-anak jam 9 malam sudah di rumah, bisa curhat ke orang tua, istirahat lebih awal, dan paginya lebih siap,” ujarnya.
Namun ia menegaskan, kebijakan tersebut masih bersifat dinamis dan perlu evaluasi.
“Kalau masih Pergub, ya itu bukan Perda. Jadi masih bisa dikoreksi. Kita jalan dulu, sambil lihat hasilnya,” kata dia.
Kritik Tajam untuk Program Militerisasi Anak
Salah satu kebijakan KDM yang paling disorot adalah memasukkan siswa bermasalah ke barak militer. Ia menilai langkah tersebut melenceng dari aturan hukum yang berlaku.
“Enggak ada di undang-undang yang mengatur pendidikan anak dilakukan di barak militer. Kalau anak bermasalah, ya ada sekolah luar biasa, sekolah inklusi, panti rehabilitasi, bukan militer,” ujarnya tegas.
Ia juga menyebut, pendekatan semacam ini belum pernah dilakukan gubernur sebelumnya dan patut dikaji ulang. Terlebih, program tersebut menghabiskan anggaran besar, yakni Rp11,7 juta per anak untuk tiga minggu pelatihan.
“Kalau 1.000 anak, itu sudah Rp11,7 miliar. Padahal masih banyak kecamatan di Jawa Barat yang belum punya sekolah negeri. Masih banyak anggaran yang harusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan,” kritiknya.
Waspadai Jual Beli Kursi Sekolah
Tak hanya soal kebijakan KDM, PDIP Jabar juga menyoroti maraknya praktik jual beli kursi di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Bandung. Ia meminta semua pihak tidak main-main dengan sektor pendidikan.
“Pendidikan kita masih tertinggal. Rata-rata lama sekolah di Jawa Barat hanya 9 tahun, kalah sama Aceh dan Kalimantan Utara. Jangan ditambah beban dengan pungutan liar, beli buku, beli seragam, study tour, renang, perpisahan… udahlah, jangan bebani orang tua,” tegasnya.
Ia pun mengajak masyarakat melaporkan jika menemukan praktik jual beli kursi ke aparat penegak hukum.
“Laporkan, bisa ke saya atau ke aparat hukum juga,” pungkasnya.
