Jakarta – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendorong Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya mempercepat transformasi pengelolaan pasar rakyat di Jakarta. Transformasi tersebut dinilai perlu mencakup modernisasi infrastruktur, digitalisasi transaksi, transparansi tata kelola, serta penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Ketua Umum KAMAKSI, Joko Priyoski, mengatakan transformasi Pasar Jaya tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan penerapan teknologi. Pembenahan juga harus memberikan manfaat nyata bagi pedagang, konsumen, serta masyarakat luas.
“Pasar Jaya memiliki posisi strategis dalam kehidupan ekonomi masyarakat Jakarta. Karena itu, transformasi perusahaan harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan pedagang dan konsumen, mulai dari kualitas fasilitas, kelancaran distribusi pangan, kemudahan bertransaksi, hingga terjaganya harga kebutuhan pokok,” ujar Joko dalam pernyataan KAMAKSI.
Menurutnya, potensi ekonomi pasar rakyat di Jakarta perlu dikelola secara profesional, efisien, dan akuntabel. Berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 23 Februari 2026, terdapat 153 pasar dengan sekitar 286 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Nilai transaksi ekonomi di pasar-pasar tersebut disebut mencapai lebih dari Rp150 triliun per tahun.
Joko menilai besarnya potensi tersebut perlu diimbangi dengan indikator kinerja perusahaan yang terukur, mulai dari pertumbuhan pendapatan, efisiensi operasional, kualitas pelayanan, tingkat keterisian kios, hingga peningkatan kesejahteraan pedagang.
“Potensi ekonomi pasar Jakarta sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara profesional, efisien, dan akuntabel. Publik perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai target, realisasi program, penggunaan anggaran, serta dampaknya terhadap ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Digitalisasi dan Revitalisasi Pasar Perlu Dievaluasi
KAMAKSI juga menyoroti program digitalisasi Perumda Pasar Jaya yang menargetkan 110 pasar terdigitalisasi hingga akhir 2026. Dalam pemberitaan sejumlah media pada 8 April 2026, sekitar 60 pasar disebut telah menerapkan digitalisasi.
Joko mengatakan penerapan transaksi digital berpotensi mempermudah pembayaran dan meningkatkan pencatatan aktivitas perdagangan. Namun, program tersebut perlu disertai pendampingan bagi pedagang, perlindungan konsumen, keamanan transaksi, serta keterbukaan mengenai biaya layanan.
“Digitalisasi jangan hanya mengejar jumlah pasar yang menggunakan sistem pembayaran elektronik. Ukur pula manfaatnya bagi pedagang, kemudahan penggunaannya, keamanan transaksi, dan kontribusinya terhadap transparansi. Pedagang kecil harus menjadi bagian dari transformasi, bukan justru menghadapi beban baru,” katanya.
KAMAKSI mendorong Perumda Pasar Jaya memublikasikan perkembangan digitalisasi secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui capaian implementasi dan manfaat program tersebut.
Selain digitalisasi, revitalisasi pasar juga menjadi perhatian. Pada 6 April 2026, Pemprov DKI Jakarta mengumumkan revitalisasi Pasar Gardu Asem di Kemayoran dan pembangunan Pasar Kramat Jaya di Cilincing yang ditargetkan selesai pada 2027.
KAMAKSI menilai keberhasilan proyek revitalisasi tidak cukup diukur dari perubahan fisik bangunan. Ketepatan waktu pengerjaan, kualitas fasilitas, kewajaran penggunaan anggaran, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi pedagang juga harus menjadi indikator evaluasi.
“Pembangunan pasar tidak boleh berhenti pada bangunan yang terlihat baru. Pastikan fasilitas berfungsi, sanitasi terjaga, akses pembeli mudah, dan pedagang memperoleh kepastian selama proses pembangunan. Seluruh tahapan juga harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan,” ujar Joko.
Ia juga mendorong keterbukaan informasi mengenai jadwal pekerjaan, anggaran, mekanisme pengadaan, dan evaluasi manfaat setelah pasar kembali beroperasi.
Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga Jadi Perhatian
Di sektor pangan, KAMAKSI mendorong Perumda Pasar Jaya memperkuat koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, instansi terkait, BUMD pangan, serta daerah produsen untuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok.
Menurut Joko, pengendalian harga tidak cukup dilakukan melalui pemantauan harga di pasar. Pemerintah dan pengelola pasar juga perlu memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta langkah antisipasi ketika terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga.
Pemprov DKI Jakarta melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah menerapkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Strategi tersebut didukung berbagai program, antara lain pangan bersubsidi, bazar murah, gerakan pangan murah, serta pemantauan harga dan stok.
“Ketahanan pangan harus terlihat dari ketersediaan barang di pasar dan kemampuan masyarakat membelinya. Kami mendorong pemantauan stok dan harga dilakukan secara konsisten, disertai informasi yang mudah diakses publik serta langkah antisipasi yang jelas ketika terjadi gejolak harga,” ungkap Joko.
KAMAKSI juga meminta evaluasi program intervensi pangan dilakukan berdasarkan ketepatan sasaran, volume pasokan, jangkauan penerima manfaat, dan dampaknya terhadap keterjangkauan harga.
Pengelolaan Sampah Pasar Harus Dibenahi
Persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari evaluasi yang disoroti KAMAKSI.
Pada 1 April 2026, Pemprov DKI Jakarta melaporkan langkah Perumda Pasar Jaya menyewa 20 truk untuk mempercepat penanganan timbunan sampah di Pasar Induk Kramat Jati. Saat itu, volume sampah dilaporkan sempat mencapai sekitar 6.970 ton akibat kendala teknis penyediaan armada pengangkutan sejak 9 Maret 2026.
Perumda Pasar Jaya juga menyampaikan rencana pengadaan lima truk sampah mandiri dan menyiapkan kajian penggunaan teknologi pengolahan sampah.
Menanggapi persoalan tersebut, KAMAKSI mendorong perusahaan menyampaikan perkembangan penanganan dan tindak lanjutnya secara terbuka, termasuk langkah pencegahan agar masalah serupa tidak berulang.
“Pasar yang modern harus bersih, aman, dan sehat. Pengelolaan sampah, saluran air, sanitasi, keamanan bangunan, serta pemeliharaan fasilitas merupakan kewajiban operasional yang harus dijalankan secara konsisten, bukan hanya ketika muncul persoalan di ruang publik,” kata Joko.
Ia menambahkan, manajemen perlu memastikan sistem pengangkutan sampah berjalan andal, pembagian tanggung jawab jelas, pengawasan dilakukan secara rutin, dan mekanisme pengaduan masyarakat ditangani secara responsif.
KAMAKSI Minta Kinerja Direksi Transparan
Lebih lanjut, KAMAKSI mendorong evaluasi kinerja direktur utama dan jajaran direksi Perumda Pasar Jaya dilakukan berdasarkan data yang dapat diverifikasi, laporan kinerja, serta hasil yang dirasakan masyarakat.
Perusahaan juga diminta menyampaikan indikator kinerja utama secara berkala, meliputi realisasi revitalisasi pasar, capaian digitalisasi, perkembangan pendapatan dan biaya operasional, kondisi aset, pengelolaan sampah, serta kontribusi terhadap distribusi dan stabilitas harga pangan.
KAMAKSI turut mendorong keterbukaan informasi mengenai penggunaan penyertaan modal daerah, pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan aset, serta tindak lanjut hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengawasan publik bukan untuk menghambat perusahaan, melainkan memastikan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya daerah memberikan manfaat optimal. Kami mendorong manajemen Pasar Jaya terbuka terhadap kritik, menyampaikan capaian berdasarkan data, dan segera memperbaiki persoalan yang berdampak terhadap masyarakat,” tegas Joko.
Ia berharap transformasi Perumda Pasar Jaya dapat mengintegrasikan modernisasi infrastruktur, digitalisasi, peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan lingkungan, dan penguatan distribusi pangan.
Menurutnya, keberhasilan transformasi harus dibuktikan melalui target yang jelas, realisasi program yang dapat diperiksa, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta manfaat nyata bagi pedagang dan konsumen.
“Pasar Jaya harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilannya adalah pasar yang semakin bersih, aman, tertib, harga kebutuhan pokok yang terpantau, pedagang yang terlindungi, dan masyarakat yang memperoleh pelayanan yang layak,” pungkasnya. (Den)
