Venomena.id – Koalisi Peduli Indonesia (KPI) Apresiasi langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait normalisasi irigasi dan dibongkarnya sejumlah bangunan di daerah irigasi sungai di Kabupaten Karawang.
Sekjend DPP Koalisi Peduli Indonesia (KPI), Dimas Tri Nugroho, menyoroti adanya tuduhan negatif sejumlah oknum soal normalisasi irigasi dan penertiban bangunan liar diatas tanah negara di karawang terhadap Kang Dedi Mulyadi (KDM) -sapaan akrab Gubernur Jabar- ke lokasi irigasi di Karawang.
*Kebijakan gubernur Jawa Barat terkait normalisasi aliran irigasi di karawang yang telah macet bertahun-tahun, ketika akan dilakukan normalisasi justru dipelintir seolah menjadi skandal. Padahal, sejak awal, agenda itu murni pekerjaan darurat dengan tujuan untuk menyelamatkan ribuan hektare sawah dan kampung yang setiap musim hujan terendam banjir,” jelas Dimas dalam keterangan resminya, Kamis 4 Desember 2025.
Lebih jauh menurut Dimas, menyayangkan langkah yang diambil oleh Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) Kabupaten Karawang yang melaporkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM), ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana korupsi, terkait normalisasi saluran irigasi di Karawang, Jawa Barat.
“Selain KDM, Kepala Desa Wadas, Junaedi alias Kades Jujun, Kades Sukamakmur, Dede Sudrajat juga dilaporkan ke KPK terkait aksi normalisasi irigasi di wilayah Telukjambe Timur, Karawang,” ujar Dimas lagi.
Sementara itu, Presidium KAMI Kabupaten Karawang, Elyasa Budianto mengatakan, pihaknya tidak menemukan papan informasi proyek di lokasi normalisasi irigasi, sedangkan pemasangan plang pengumuman atau papan informasi proyek adalah kewajiban hukum.
“Jika tidak ada plang proyek, maka proyek normalisasi tersebut patut diduga proyek siluman atau proyek ilegal yang pada akhirnya akan terjadi penyimpangan dana pembangunan daerah,” kata Elyasa.
Dimas Tri Nugroho menegaskan normalisasi itu bukan proyek baru dan bukan pula proyek gelap. Banyak daerah melakukan langkah serupa lewat penanganan darurat, yang secara hukum memang dapat dilakukan tanpa menunggu papan proyek berdiri ketika akses masyarakat sudah mendesak dan kritis.
“Yang penting justru dua hal: anggarannya tercatat, dan pekerjaannya nyata. Dua-duanya ada, dua-duanya bisa diaudit kapan saja. Masalah papan proyek yang dijadikan alasan laporan KAMI Karawang adalah isu kecil yang dibesarkan seolah bukti korupsi,” paparnya.
Padahal, undang-undang dan peraturan pengadaan jelas membedakan antara proyek konstruksi besar dan kegiatan normalisasi cepat yang dikategorikan sebagai pemeliharaan rutin mendesak.
Kenyataannya, tidak ada satu rupiah pun anggaran yang hilang. Tidak ada satu vendor fiktif. Tidak ada tumpukan bukti transaksi gelap. Yang ada hanyalah lumpur yang dibersihkan, saluran yang dibuka kembali, dan air yang akhirnya mengalir ke sawah para petani — pekerjaan yang selama ini terhambat karena tumpukan bangunan liar (Bangli) dan pembiaran bertahun-tahun sebelum era Gubernur Jawa Barat KDM.
Di banyak daerah, Gubernur Jabar KDM dikenal turun langsung, bukan hanya lewat laporan meja. Justru itu yang mengurangi permainan mafia tanah dan mafia saluran — kelompok yang, ironisnya, paling terganggu oleh normalisasi ini.
Karawang butuh solusi, bukan sensasi. Air irigasi butuh dibuka, bukan dipolitisasi. Dan kebenaran butuh diungkap, bukan ditutup dengan narasi “Proyek Siluman”. Jika laporan ini diuji secara hukum, KPK akan melihat satu hal: Pekerjaan yang ada, manfaat yang nyata, dan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tuduhan mudah dibuat, tetapi data selalu bicara lebih jujur. Pada akhirnya, publik akan menilai siapa yang bekerja, siapa yang bersuara, dan siapa yang membuat gaduh tanpa bukti. Dan dalam kasus ini, KDM berdiri di sisi yang lebih terang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Ada ada saja, bukannya bantu dan gotong royong bereskan masalah, yang ada hanya cari-cari kesalahan saja. KPI mengajak segenap warga Jabar terus mengawal pembangunan serta mendoakan gubernur KDM sehat dalam memimpin Jabar serta melawan rongrongan yang tidak menginginkan perubahan provinsi Jabar lebih baik dan maju,” pungkas Dimas.
(rdk/rdk)
