Venomena.id – Gelombang demonstrasi mahasiswa yang berlangsung serentak di sejumlah daerah, termasuk Jakarta dan Kota Bekasi, menjadi sinyal kuat bahwa generasi muda mulai mempertanyakan arah kebijakan pemerintah di tengah berbagai persoalan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
Di Kota Bekasi, aksi yang digelar Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (15/6), bahkan sempat diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Massa juga berusaha menutup Jalan Chairil Anwar serta mencoba menerobos area Gedung DPRD untuk menyampaikan tuntutannya secara langsung.
Aksi tersebut merupakan bagian dari gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Di Jakarta, mahasiswa juga turun ke jalan menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan nasional yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan rakyat, khususnya terkait ekonomi, lapangan pekerjaan, dan penggunaan anggaran negara.
Di Bekasi, mahasiswa membawa sedikitnya 13 tuntutan yang mencakup isu nasional dan daerah. Selain menyoroti harga BBM, Koperasi Merah Putih, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mahasiswa juga menyoroti tingginya angka pengangguran serta kemiskinan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.
Ketua BEM Universitas Pertiwi sekaligus Koordinator Aksi, Ahmad Dani, mengatakan persoalan yang paling mendesak saat ini bukan sekadar pembangunan fisik atau pelaksanaan program-program besar, melainkan bagaimana negara mampu menghadirkan pekerjaan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Kota Bekasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Angka pengangguran masih tinggi, angka kemiskinan masih ada, persoalan Bantargebang juga belum selesai. Ini yang harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Mahasiswa juga mengkritisi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini mulai dijalankan melalui sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bekasi.
Menurut mereka, keberadaan sejumlah SPPG yang berlokasi berdekatan perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran maupun ketidakefisienan pelayanan.
“Yang kami lihat di lapangan, ada SPPG yang kapasitas idealnya bisa melayani sekitar 3.000 siswa, tetapi penyerapannya diperkirakan baru sekitar 1.000 sampai 1.500 siswa. Artinya perlu evaluasi agar manfaat program benar-benar maksimal,” kata Ahmad Dani.
Sorotan mahasiswa tersebut tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi Kota Bekasi yang masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Kota Bekasi masih berada pada kisaran puluhan ribu jiwa. Di sisi lain, jumlah pengangguran juga masih mencapai puluhan ribu orang, termasuk lulusan baru yang kesulitan memperoleh pekerjaan.
Karena itu, mahasiswa mempertanyakan apakah program-program nasional dengan anggaran besar telah memberikan dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran di daerah.
Menurut mereka, pemerintah dan DPRD perlu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Selain isu ekonomi, massa aksi juga menyoroti dugaan praktik percaloan tenaga kerja serta persoalan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang yang dinilai belum menemukan solusi jangka panjang.
Aksi di Bekasi sempat memanas ketika massa berusaha menutup akses Jalan Chairil Anwar dan mendekati pagar Gedung DPRD. Aparat kepolisian dan Satpol PP yang berjaga kemudian membentuk barikade sehingga terjadi aksi saling dorong. Meski demikian, situasi akhirnya dapat dikendalikan tanpa adanya laporan korban.
Bagi mahasiswa, gelombang demonstrasi yang terjadi serentak dari Jakarta hingga Bekasi bukan sekadar aksi protes, melainkan bentuk peringatan bahwa persoalan mendasar masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan kesejahteraan, masih menjadi isu yang menuntut perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Kalau suara rakyat tidak didengar, maka aksi akan terus dilakukan. Kami ingin pemerintah fokus pada kebutuhan masyarakat, bukan hanya mengejar program-program besar tanpa melihat kondisi riil di lapangan,” tegas Ahmad Dani.
