Venomena.id – Batok kelapa yang selama ini kerap berakhir menjadi limbah mulai diarahkan menjadi komoditas bernilai ekonomi oleh Pemerintah Kota Bekasi. Warga dibekali mesin pencacah agar limbah batok kelapa dapat dikumpulkan, diolah dan dipasarkan, termasuk untuk kebutuhan ekspor.
Program tersebut diperkenalkan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam rangkaian Gerakan Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Sabtu (14/11).
Tri mengatakan keberadaan mesin pencacah diharapkan membuat warga maupun pelaku usaha kelapa muda tidak lagi membuang batok kelapa begitu saja.
“Yang punya usaha kelapa muda tidak usah dibuang lagi. Ini bisa dipakai untuk media tanam dan ini bisa diekspor,” kata Tri.
Ia menyebut hasil pengolahan batok kelapa tersebut memiliki peluang pasar hingga ke luar negeri. Bahkan, menurut dia, pengiriman dalam jumlah besar sedang dipersiapkan.
“Insyaallah minggu depan kita akan kirim. Satu kapal isinya kelapa biasa,” ujar Tri dalam pernyataannya.
Meski demikian, penjelasan mengenai volume pengiriman dan nilai ekonominya disampaikan Tri dalam konteks hitungan program yang masih perlu diperjelas secara teknis.
Tri juga menyerahkan bantuan mesin pencacah batok kelapa kepada warga. Mesin tersebut diharapkan menjadi sarana awal agar limbah kelapa memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan.
Selama ini, batok kelapa dari usaha penjualan kelapa muda berpotensi menjadi sampah apabila tidak dikelola. Dengan mesin pencacah, material tersebut dapat diubah menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan untuk media tanam maupun kebutuhan industri lainnya.
Program itu sekaligus ditempatkan dalam kerangka ekonomi sirkular. Sampah tidak langsung dibuang, tetapi dikumpulkan, diolah dan dikembalikan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.
Tri mengatakan program pengolahan sampah tersebut dapat berjalan bersamaan dengan penguatan fasilitas lingkungan di tingkat RW.
Menurut dia, mulai 2028 anggaran pemberdayaan masyarakat di tingkat RW direncanakan meningkat menjadi Rp150 juta. Tambahan anggaran Rp50 juta tersebut akan dibagi untuk sejumlah kebutuhan masyarakat.
“Yang Rp50 juta nanti sudah ter-cover. Ada Rp10 juta untuk bank sampah, Rp10 juta untuk Posyandu, Rp10 juta untuk PKK, Rp10 juta untuk kegiatan anak muda dan Rp10 juta untuk pemberdayaan ekonomi,” kata Tri.
Dengan skema tersebut, pengelolaan sampah tidak hanya diarahkan pada pemilahan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga.
Tri berharap fasilitas pengolahan yang dibangun di lingkungan warga dapat menjadi bagian dari ekosistem yang saling terhubung. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik dikumpulkan melalui bank sampah dan material tertentu seperti batok kelapa dapat diproses menjadi bahan bernilai jual.
“Semua RW harus punya teba dan harus punya biopori dalam rangka menyimpan sampah anorganiknya,” ujar Tri.
Penguatan ekonomi dari sampah juga mendapat perhatian Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, pemilahan sampah dari rumah tangga harus menjadi kebiasaan sehingga material yang masih memiliki nilai ekonomi tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir.
Ia mengatakan sampah organik dan anorganik perlu dipisahkan sejak dari rumah. Sampah anorganik yang masih memiliki nilai jual kemudian dapat masuk ke dalam sistem bank sampah atau proses daur ulang.
“Kalau sampah organik dan anorganik dipisah, ada proses ulang dengan melibatkan bank sampah,” kata Hasto.
Menurut Hasto, pendekatan tersebut merupakan bagian dari gerakan merawat bumi sekaligus membangun kesadaran masyarakat bahwa sampah tidak selalu identik dengan barang yang harus dibuang.
Gerakan itu, kata dia, harus dilakukan secara rutin, termasuk melalui kerja bakti dan pemilahan sampah setiap pekan keempat.
Dengan demikian, mesin pencacah batok kelapa yang diberikan kepada warga tidak hanya dipandang sebagai bantuan peralatan, tetapi menjadi bagian dari upaya mengubah limbah menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomi.
Namun, keberlanjutan program tetap bergantung pada kepastian rantai pasok, kapasitas pengolahan, pasar penyerapan, hingga kepastian pengiriman. Pemerintah dan warga perlu memastikan batok kelapa yang dikumpulkan benar-benar terserap sehingga program tidak berhenti sebatas bantuan mesin.
