Venomena.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, membeberkan bahwa banyak laporan masyarakat soal pungutan liar (pungli) dan lambatnya perizinan, sebagian besar aduan tersebut tidak didukung oleh data faktual saat di-cross-check.
“Artinya pengaduan itu ada, tetapi ketika dikejar ternyata tidak berbasiskan data. Atau mungkin yang mengadukan tidak melaporkan dengan data faktual,” ujar Dede Yusuf saat ditemui disela-sela kunjungannya ke sejumlah kantor layanan di Pemkot Bekasi, Jumat 13 November 2026.
Meski demikian, politikus Partai Demokrat ini tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bekasi yang dinilai telah menelurkan banyak inovasi pelayanan publik.
Berdasarkan penilaian dari Ombudsman dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), kinerja birokrasi Kota Bekasi sudah mengantongi poin prima secara aturan.
“Prinsipnya kita mengapresiasi Kota Bekasi yang sudah memberikan begitu banyak inovasi, termasuk peraturan-peraturan khusus untuk pengaduan. Apalagi di sini kan kaya dengan media sosial, semua orang menyampaikannya lewat medsos sehingga tim cyber Kemenpan RB, Ombudsman, dan Pemkot terus melacak,” jelasnya.
Kendati demikian, Komisi II DPR RI tidak menutup mata terhadap berbagai aduan yang masuk ke parlemen. Dede mengungkapkan, laporan yang diterima lembaganya dari masyarakat beragam, mulai dari dugaan pungli hingga birokrasi perizinan yang berbelit-belit.
“Ada banyaklah, seperti pungli masih terjadi, lalu kemudian juga lamanya pengurusan izin dan sebagainya,” kata Dede.
Namun, dari hasil penelusuran di lapangan dan diskusi dengan jajaran Pemkot Bekasi, upaya pembenahan sebenarnya sudah berjalan. Pemda setempat telah mendekatkan layanan perizinan hingga tingkat kelurahan, serta mengintegrasikan administrasi kependudukan (Dukcapil) sampai ke lingkungan sekolah.
“Sebetulnya itu sudah bagus ya, tinggal nanti masalahnya adalah mensosialisasikannya dengan baik. Karena bisa jadi kadang-kadang, ini pengalaman kami di luar, sudah dipermudah, tetapi ada oknum yang mempersulit. Nah, oknum ini tidak bisa dikatakan sebagai lembaga, karena ini kan orang per orang,” tegas Dede.
Untuk memutus mata rantai tersebut, Komisi II mendorong pemda agar turun tangan secara proaktif mendatangi warga.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 DPR RI juga menyoroti lemahnya sosialisasi pada aspek regulasi keterbukaan informasi publik seperti keberadaan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait sistem pelapor pelanggaran (whistleblower system) yang sebenarnya sudah mengakomodasi perlindungan saksi, bahkan menjamin adanya ganti rugi, namun, aturan jempolan tersebut dinilai mandul di tingkat akar rumput karena minimnya sosialisasi.
Saat dikonfirmasi kepada pihak pemda, aturan perlindungan tersebut tercatat belum pernah dimanfaatkan oleh pelapor.
“Pertanyaannya, publik sudah tahu atau belum ada Perwali tersebut? Ketika masyarakat tahu kami dilindungi, maka dia akan menggunakan haknya. Ketika masyarakat tidak tahu, mungkin masyarakat takut untuk menggunakan haknya,” ujar Dede.
“Rata-rata masyarakat itu takut untuk mengadukan karena merasa tidak ada perlindungan saksi. Dasarnya kan seperti itu. Tapi dengan adanya Perwali whistleblower system, mestinya itu dilindungi, bahkan akan diganti rugi. Tapi ketika kami tanya apakah sudah ada yang melaporkan, ternyata belum. Ini menandakan bahwa masih banyak yang belum tahu tentang peraturan ini,” pungkasnya.
