(Jakarta) – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mengkritik manajemen PT Pertamina (Persero) terkait keluhan masyarakat mengenai mekanisme pembayaran bahan bakar minyak (BBM) menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
KAMAKSI menilai digitalisasi pembayaran seharusnya memberikan kemudahan, kecepatan, transparansi, dan kenyamanan bagi konsumen. Namun, jika penerapannya justru menghadirkan prosedur berbelit, pembatasan nominal transaksi, hingga perbedaan aturan antar-SPBU, maka kualitas pelayanan Pertamina perlu dievaluasi.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan digitalisasi tidak boleh menjadi alasan untuk menambah beban konsumen. Menurutnya, inovasi pelayanan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat yang ingin membeli BBM justru dipersulit oleh sistem pembayaran. QRIS diciptakan untuk memudahkan transaksi, bukan malah menghadirkan prosedur tambahan yang membingungkan konsumen,” tegas Joko dalam keterangannya, Jumat (20/11).
Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar pilihan metode pembayaran, melainkan menyangkut konsistensi kebijakan perusahaan, standar pelayanan, serta perlindungan hak konsumen.
Pertamina Diminta Konsisten Terapkan Standar Pelayanan
Joko menyoroti perbedaan ketentuan pembayaran QRIS di SPBU yang dinilai berpotensi membingungkan masyarakat.
Pada Januari 2026, pemberitaan Kompas.com mengangkat keluhan konsumen mengenai penerapan minimum transaksi QRIS sebesar Rp50.000 di salah satu SPBU. Saat itu, Pertamina Patra Niaga menyebut penggunaan QRIS bergantung pada kebijakan pengelola SPBU yang bekerja sama dengan perbankan.
Namun, pada September 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat memberikan penegasan terkait pembatasan pembayaran nontunai di SPBU 34.16406 Margonda, Depok.
Pertamina menyatakan seluruh SPBU wajib menerima pembayaran nontunai, termasuk kartu kredit, kartu debit, dan QRIS, tanpa batas minimum pembelian. Pengelola SPBU tersebut juga telah diberikan teguran agar mencabut ketentuan minimum transaksi.
KAMAKSI menilai perbedaan kebijakan tersebut menunjukkan perlunya konsistensi standar pelayanan dan pengawasan terhadap mitra pengelola SPBU agar masyarakat tidak dirugikan oleh aturan yang berbeda-beda di lapangan.
Dirut Pertamina Diminta Evaluasi Transformasi Digital
KAMAKSI meminta Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, turun tangan mengevaluasi pelaksanaan digitalisasi pembayaran di SPBU. Menurut Joko, modernisasi sistem harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen.
“Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri harus turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh. Jangan hanya berbicara transformasi digital, inovasi, dan efisiensi perusahaan, sementara persoalan mendasar dalam pelayanan konsumen masih terjadi,” ujarnya.
Ia menegaskan keberhasilan digitalisasi tidak semata diukur dari banyaknya aplikasi atau sistem pembayaran yang diterapkan, tetapi dari kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan.
KAMAKSI juga meminta Pertamina Patra Niaga mengevaluasi seluruh SPBU, khususnya terkait penerapan QRIS, transparansi biaya administrasi, ketentuan minimum transaksi, serta kesiapan infrastruktur pembayaran.
Menurut Joko, konsumen harus memperoleh informasi yang jelas apabila terdapat kendala teknis maupun ketentuan kerja sama dengan penyedia layanan pembayaran, sehingga tidak menghadapi pembatasan secara mendadak saat hendak mengisi BBM.
KAMAKSI Sampaikan Lima Tuntutan
Atas persoalan tersebut, KAMAKSI menyampaikan lima tuntutan kepada direksi Pertamina dan manajemen Pertamina Patra Niaga.
Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pembayaran digital di seluruh SPBU agar tidak terjadi perbedaan aturan yang merugikan konsumen, kedua, memastikan pembayaran QRIS dan instrumen nontunai lainnya berlangsung mudah, transparan, serta sesuai ketentuan, ketiga, menertibkan pengelola SPBU yang menerapkan pembatasan transaksi secara sepihak apabila bertentangan dengan standar pelayanan Pertamina.
Selanjutnya keempat, meningkatkan pengawasan serta menyediakan mekanisme pengaduan konsumen yang cepat, responsif, dan memberikan kepastian penyelesaian, dan kelima, meminta jajaran direksi bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan serta memastikan kebijakan digitalisasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Joko menegaskan digitalisasi pelayanan energi harus mengedepankan kemudahan, keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen.
“Pertamina harus menyadari bahwa masyarakat bukan sekadar konsumen yang datang membeli BBM, tetapi pihak yang berhak memperoleh pelayanan yang layak. Jangan sampai kemajuan teknologi justru menciptakan kerumitan baru. Kami meminta Dirut Pertamina segera mengevaluasi persoalan ini dan memastikan tidak ada praktik pelayanan yang menyulitkan masyarakat,” tutup Joko Priyoski. (Den)









