V News

Dugaan Ijazah Palsu Pejabat Disorot, KAMAKSI Desak DPR hingga Direksi BUMN Diuji Forensik

76
×

Dugaan Ijazah Palsu Pejabat Disorot, KAMAKSI Desak DPR hingga Direksi BUMN Diuji Forensik

Sebarkan artikel ini

(Jakarta) – Dugaan penggunaan ijazah palsu untuk menduduki jabatan publik tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak pemerintah dan lembaga berwenang melakukan verifikasi menyeluruh serta uji forensik terhadap keabsahan ijazah anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

KAMAKSI menilai, jabatan publik yang diperoleh melalui proses seleksi dan persyaratan administratif harus ditopang oleh dokumen pendidikan yang sah. Apabila terdapat pejabat yang menggunakan ijazah palsu atau dokumen pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan menyangkut integritas, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Desakan ini menguat seiring meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi riwayat pendidikan pejabat negara. Berdasarkan pemberitaan pada 17 November 2026, petisi bertajuk Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali yang diinisiasi Farida Octavia telah memperoleh lebih dari 22 ribu tanda tangan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons desakan tersebut dengan menyatakan bahwa dokumen persyaratan pencalonan anggota DPR tersedia melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dapat ditelusuri masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menyebut verifikasi persyaratan pencalonan merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme perundang-undangan.

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan bahwa dugaan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik harus diusut secara serius. Menurutnya, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap pejabat negara maupun pengelola perusahaan milik negara dalam hal pembuktian keabsahan dokumen pendidikan.

Baja juga:  Edan Temuan 1700 SPPG Nakal, Potong Ayam Jadi 20 Bagian Dari Standar 8 Potong

“Jangan sampai ada orang yang menduduki jabatan strategis dengan menggunakan dokumen pendidikan yang tidak sah. Anggota DPR, DPRD, direksi maupun komisaris BUMN harus mampu mempertanggungjawabkan ijazah yang digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan. Jika masyarakat dituntut tertib administrasi, pejabat publik juga wajib memberikan contoh,” tegas Joko.

Ia menambahkan, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pengecekan berkas administrasi atau sekadar pernyataan bahwa dokumen telah diserahkan kepada lembaga terkait.

“Kalau ijazahnya asli dan diperoleh melalui proses pendidikan yang sah, tidak perlu takut diverifikasi. Buktikan melalui pemeriksaan objektif, independen, dan profesional. Jangan alergi terhadap transparansi. Jabatan publik bukan tempat berlindung dari pertanggungjawaban,” ujarnya.

KAMAKSI mendorong pemeriksaan dilakukan secara berlapis, mulai dari konfirmasi langsung kepada perguruan tinggi atau institusi pendidikan penerbit ijazah, pencocokan data akademik dan kelulusan, hingga pemeriksaan keaslian fisik dokumen melalui laboratorium forensik berwenang apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau dugaan pemalsuan.

Selain itu, KAMAKSI meminta KPU RI membuka ruang transparansi yang memadai terkait verifikasi dokumen persyaratan pencalonan anggota legislatif sesuai ketentuan perundang-undangan. Danantara bersama pemegang saham BUMN juga didorong memperketat pemeriksaan latar belakang pendidikan dan rekam jejak calon direksi maupun komisaris dalam proses seleksi dan penetapan jabatan.

Baja juga:  Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading Berhasil Bekuk Pembunuh Wanita Hamil di Ruko

Joko menegaskan, upaya mengungkap dugaan ijazah palsu tidak boleh dijadikan alat serangan politik maupun diarahkan hanya kepada individu atau kelompok tertentu.

“Jangan sampai penegakan aturan hanya tajam kepada pihak tertentu, tetapi tumpul ketika menyangkut pejabat yang memiliki kekuasaan dan kedekatan politik. Siapa pun orangnya, jika terdapat bukti awal yang kuat mengenai dugaan pemalsuan ijazah, harus diperiksa. Jika terbukti, aparat penegak hukum wajib bertindak tegas tanpa pandang bulu,” katanya.

KAMAKSI juga menekankan bahwa desakan pemeriksaan dan uji forensik tersebut bukan merupakan tuduhan bahwa anggota legislatif maupun direksi dan komisaris BUMN tertentu telah menggunakan ijazah palsu. Setiap orang tetap harus dilindungi asas praduga tak bersalah, sementara dugaan pelanggaran wajib dibuktikan melalui prosedur hukum dan pemeriksaan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan biarkan ijazah palsu menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk memperoleh jabatan dan kewenangan publik. Integritas tidak cukup dibangun melalui pencitraan atau pernyataan politik. Harus ada kejujuran, kompetensi, dan kepatuhan terhadap hukum. Rakyat berhak mengetahui bahwa orang-orang yang diberi amanah benar-benar memenuhi persyaratan secara sah. Tidak boleh ada pejabat yang kebal terhadap pemeriksaan,” tutup Joko Priyoski. (Den)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *